100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM : Program Prioritas Minim Eksekusi
- jogja.viva.co.id/ Fuska SE
Sedang Dr Yudistira Hendra Permana mengkritisi kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, yang menurutnya, justru tampak sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian.
“Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” ucapnya.
Termasuk kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan ini kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen (%) juga dinilainya terlalu ambisius, mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan.
Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi “Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” terangnya.
Hal lain, dalam konteks politik, Mada Sukmajati menyebutkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki. Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.
Tradisi evaluasi 100 hari pemerintahan ini dipandang para pakar sebagai momen penting untuk menilai langkah awal kebijakan pemerintah. Meski bukan penentu akhir keberhasilan pemerintahan, 100 hari pertama seringkali menunjukkan arah kebijakan serta komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Oleh karena itu, masyarakat dan media diharapkan terus mengawal program-program utama agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
