PHRI DIY Minta Relaksasi Pajak

YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Paska penerapan efisiensi anggaran pemerintah, dunia pariwisata juga ikut merasakan dampaknya. Tingkat kunjungan/menginap di hotel tergerus hingga ke titik terbawah. Dengan kondisi tersebut, pelaku pariwisata di DIY mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat.

Seperti dikemukakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, berharap pemerintah juga ikut memikirkan dampak dari kebijakan dan tetap mau memperhatikan nasib pelaku wisata. Deddy meminta agar pemerintah mempertimbangkan adanya relaksasi pajak, tarif listrik, dan tarif PDAM yang sangat dibutuhkan oleh industri perhotelan saat ini.

“Kekuatan finansial perhotelan terbatas, apalagi dengan kondisi saat ini, pada triwulan I 2025, rata-rata okupansi hotel di DIY hanya 40 persen dan hanya bisa dirasakan oleh hotel yang berada di pusat kota, sementara tidak ada acara MICE yang digulirkan di hotel,” ujarnya.

Ditambahkan, pada triwulan I 2024 lalu, rata-rata okupansi hotel di DIY mampu mencapai 60 hingga 70 persen, karena itu, agar tidak gulung tikar yang pasti akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, PHRI DIY mengharap  "relaksasi” pajak hotel dan restotan, karena sejak Januari 2025, seluruh sektor pariwisata mengalami penurunan omzet secara drastis.

“Kami sekarang bertahan dengan saving (tabungan), tetapi semakin lama juga akan habis, kalau tidak dibantu,” katanya.

Deddy juga mengungkapkan sudah menempuh berbagai upaya baik melalui pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Namun jika tidak ada Solusi, kemungkinan bersar akan terjadi PHK besar-besaran dari sektor pariwisata.

“Itu kami tidak inginkan, perhotelan sudah melakukan efisiensi, mulai dari listrik hingga karyawan. Jam kerja karyawan terpaksa dikurangi. Kami pengharap pemerintah tidak tinggal diam, sebab apa yang kami sumbangkan bagi PAD juga cukup berarti,” ujarnya,