Aksi Demo Driver Online Tidak Wakili Mayoritas

 YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Yogyakarta serentak menggelar aksi untuk mendukung gerakan nasional Hari Kebangkitan Driver Transportasi Online Indonesia di sembilan (9) titik kumpul, antara lain Kawasan Stadion Maguwoharjo Depok Sleman, Kantor ShopeeFood Jl. Jenengan Raya), GDC Grab (Ring Road Utara), Kantor Maxim (Seturan), Dinas Perhubungan DIY (Babarsari), Kantor Gojek (Jl. Cik Di Tiro), Tugu Pal Putih, Gedung DPRD DIY (Malioboro), Kantor Gubernur DIY (Kepatihan) hingga  titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta.

Mereka menyerukan tuntutan yang senada dengan Gerakan yang dilakukan di Jakarta dan Kota-kota besar lainnya, yakni kenaikan tarif layanan penumpang roda dua, regulasi pengiriman makanan dan barang roda dua, ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus roda empat serta Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Bersamaan dengan aksi itu, semua drivel Ojol pun melakukan aksi mematikan aplikasi selama sehari atau off bid massal.

Namun ternyata aksi yang diklaim menyuarakan seluruh drivel Ojol tersebut, tidak mewakili seluruh organisasi drivel dan pengemudi online.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI), Fahmi Maharaja menyebutkan, pihaknya  secara tegas tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025, sejalan dengan sikap jutaan mitra pengemudi online lainnya yang memilih untuk tetap on-bid demi menghidupi keluarga, ketimbang mengikuti mobilisasi politik yang tidak mencerminkan aspirasi asli pengemudi.

Fahmi menilai bahwa kesejahteraan pengemudi harus diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi politik atau tekanan jalanan yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online yang selama ini sudah terbentuk dan berjalan dengan baik.

ORASKI mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, namun tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%. “Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online.

Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di Tengah tantangan ekonomi global. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi.

Halaman Selanjutnya

Menurut Fahmi, urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini. “Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” tambahnya.