PHRI DIY Minta Realisasi Kebijakan Mendagri
- Dok pribadi
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Keputusan pemerintah untuk memperbolehkan Pemda menggelar rapat dan MICE di hotel, disambut hangat oleh pelaku bisnis wisata khususnya perhotelan, karena akan menghidupkan kembali roda perekonomian di wilayah yang mengandalkan wisata.
Disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta, Deddy Pranowo Eryono, kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar rapat di hotel, akan membangkitkan industri perhotelan di DIYm sekaligus memberi semangat baru.
“Kami menyambut baik kebijakan itu, namun juga harus dibarengi dengan pencairan atau melonggarkan anggaran untuk pemerintah daerah, agar apa yang disampaikan Mendagri itu terwujud,” katanya pada Senin (09/06/2025).
Meski tetap menerapkan efisiensi anggaran, harapannya tetap ada celah pembelanjaan pemerintah yang memang akan berdampak pada industri pariwisata. Termasuk pagu anggaran yang menurut Deddy masih terlalu kecil. Menurutnya anggarannya Rp20 hingga Rp30 ribu tidak akan bisa dikelola pihak hotel. “Jadi ya tetap harus realistis,” katanya.
Deddy juga menyebutkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah memang sangat berdampak pada perputaran ekonomi di daerah, sebab industri perhotelan di DIY sangat terpukul dan akibatnya banyak pekerja yang terpaksa rela dirumahkan.
“Pasca keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu lebih dari 50 persen pegawai harus dirumahkan. Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut, karena akan berdampak luas, bisa sampai PHK massal dan pemerintah juga yang repot karena harus memikirkan lowongan kerja baru,” ujarnya.
