Pakar Kehutanan Nilai Program Perhutanan Sosial Masih Banyak PR
- jogja.viva.co.id/Cahyo PE
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah mencanangkan program perhutanan sosial seluas 12,7 hektare. Nantinya hak pengelolaan program perhutanan sosial ini akan diberikan pada masyarakat.
Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian (Instiper) Yogyakarta, Rawana angkat bicara soal program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare ini. Rawana menyebut program tersebut bisa berkontribusi positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta memperbaiki kualitas lingkungan.
"Perhutanan sosial akan berkontribusi positif, paling tidak dalam tiga hal tersebut," kata Rawana saat konferensi pers Summer Course di Ektens Coffe and Space, Bantul, Jumat (01/08/2026) lalu.
Rawana menuturkan perhutanan sosial akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lewat hasil tanaman pangan serta tegakan kayu yang ditanam. Di saat bersamaan, potensi tanaman pangan dari perhutanan sosial juga bisa untuk menjaga ketahanan pangan serta diintegrasikan dengan program makan bergizi gratis
Rawana menilai apabila program perhutanan sosial berjalan dengan baik, ekosistem lingkungan juga agak lebih baik. Perubahan iklim serta pemanasan global awal-awalnya dimulai dari deforestasi. Dengan perhutanan sosial, lanjut Rawana, kerusakan bisa diperbaiki. Lahan-lahan terlantar bisa dimanfaatkan ditanami aneka tanaman budidaya sehingga lebih produktif.
"Program pemerintah untuk mengembangkan perhutanan sosial bisa menjadi sebuah potensi besar jika terkelola dengan baik. Pendampingan yang baik, lanjut dia, menjadi salah satu kunci keberhasilan program perhutanan sosial," tutur Rawana.
"Masyarakat belum diedukasi dengan baik cara mengelola kawasan hutan agar memberikan nilai ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dari luasan yang ada, baru sekitar 8 juta terealisasi dengan melibatkan kelompok tani,"imbuh Rawana.
Rawana menjelas melalui program summer course ini diharapkan mampu membekali tenaga pendamping kehutanan yang tangguh dan terampil sangat dibutuhkan untuk mengelola hutan. Pendamping nantinya akan dibekali dibekali kemampuan teknis, pengetahuan, serta jejaring.
"Kami kerja sama dengan PSLB (Pusat Studi Lingkungan Berkelanjutan) untuk Summer Course 4-8 Agustus 2025, di Temanggung dan Ungaran,” urai Rawana.
Sedangkan Direktur PSLB, Agus Setyarso menerangkan, perlunya penerapan Smart Industrial Agroforestry dalam mengelola perhutanan sosial. Tanaman pepohonan dikombinasikan dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta perikanan. Lokasi perhutanan sosial itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk wisata edukasi bagi masyarakat.
