UMY Ingatkan Pejabat Publik: Hindari Civil Disobedience
- Humas UMY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengingatkan para pejabat publik untuk lebih peka terhadap keresahan masyarakat, menyusul meningkatnya aksi unjuk rasa yang dinilai sebagai dampak dari minimnya empati dalam pengambilan kebijakan. Fenomena ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik dan mengancam stabilitas demokrasi nasional.
Pakar Kepemimpinan Politik UMY, Dr Bachtiar Dwi Kurniawan menyampaikan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan muncul pembangkangan sipil atau civil disobedience. Menurutnya, masyarakat bisa kehilangan kepatuhan terhadap aturan ketika pemimpinnya gagal menunjukkan keteladanan.
“Inilah yang harus dijaga agar jangan sampai ke situ. Pemerintahan tidak cukup dijalankan dengan kata-kata baik, tetapi harus disertai perilaku yang mencerminkan empati dan tanggung jawab,” ujar Bachtiar saat ditemui di kampus UMY, Senin (08/09/2025).
Ia menilai, krisis keteladanan di kalangan pejabat publik menjadi pemicu utama menurunnya kepercayaan masyarakat. Dalam situasi sosial dan ekonomi yang kompleks, seperti ketidakstabilan ekonomi global, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta proyek pembangunan yang menyedot anggaran besar, Bachtiar menegaskan bahwa perilaku pejabat yang tidak empatik hanya akan memperburuk keadaan.
“Pemimpin politik harus merawat demokrasi dengan menghargai partisipasi rakyat dan menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan luas,” tegasnya.
Bachtiar juga menyoroti rendahnya etika politik sebagai akar dari merosotnya keteladanan. Ia membandingkan dengan praktik di negara lain, di mana pejabat rela mundur karena pelanggaran integritas kecil. “Di Indonesia justru sebaliknya. Ini menunjukkan rendahnya kepekaan elit politik kita,” ujarnya.
Dosen Ilmu Pemerintahan UMY itu menekankan pentingnya evaluasi diri bagi pejabat publik. Menurutnya, pemimpin ideal harus memiliki tiga kualitas utama: kecerdasan, kecakapan, dan keberanian.
“Keberanian bukan hanya soal mengambil keputusan, tetapi juga kemampuan menahan diri untuk tidak hidup boros, tidak egois, dan tetap dekat dengan rakyat yang diwakilinya,” pungkas Bachtiar.
Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi para pemangku kebijakan untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui keteladanan, integritas, dan empati dalam setiap langkah kepemimpinan.
