Sekda DIY: Kebijakan Transportasi Harus Berpihak pada Publik
- Dok Humas UMY
BANTUL, VIVA Jogja - Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa kebijakan transportasi tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknis. Menurutnya, setiap kebijakan di sektor ini selalu mengandung pilihan nilai dan keberpihakan kepada publik, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas serta penggunaan ruang bersama.
Hal itu disampaikan Ni Made dalam Pelantikan Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DIY Masa Bakti 2025–2028 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (23/01/2025).
“Transportasi adalah pilihan nilai. Setiap kebijakan transportasi menyimpan keputusan tentang siapa yang dilayani dan bagaimana ruang publik digunakan,” ujarnya.
Ni Made menambahkan, dinamika mobilitas di DIY terus meningkat seiring pertumbuhan sektor pendidikan, ekonomi, dan pariwisata. Namun, keterbatasan ruang serta kepadatan lalu lintas menuntut kebijakan transportasi yang dirancang secara cermat melalui uji coba, evaluasi berkelanjutan, dan dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam konteks itu, ia memandang MTI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. MTI dinilai berperan penting sebagai wadah bertemunya pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian publik, sekaligus penjaga nalar agar kebijakan transportasi tetap rasional, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang.
“MTI adalah mitra berpikir bagi pemerintah daerah DIY. Diskusi yang dibangun bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi mencari solusi bersama atas persoalan transportasi,” tegasnya.
Mandat Baru MTI DIY
Ketua MTI DIY terpilih, Dr. Ir. Noor Mahmudah, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., menekankan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan penegasan mandat MTI dalam ekosistem transportasi daerah.
“MTI tidak hadir untuk mengambil alih peran pihak lain, tetapi untuk mengisi ruang-ruang yang belum terisi. Kami ingin menjembatani ilmu dan kebijakan, harapan publik dan realitas lapangan,” ungkap Noor, yang juga dosen Program Studi Teknik Sipil UMY.
Ia menilai transportasi di DIY memiliki karakter unik sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata sekaligus simpul aktivitas sosial ekonomi. Pertumbuhan kendaraan, digitalisasi moda transportasi, hingga transformasi pariwisata menuntut kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan lintas sektor.
Ke depan, MTI DIY akan memprioritaskan penguatan peran organisasi sebagai ruang komunikasi dan diseminasi pengetahuan transportasi. Noor menegaskan komitmennya untuk membangun dialog produktif antara pemerintah dan pemangku kepentingan, serta mendorong kolaborasi multi-pihak yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik.
