Yogya Mantapkan Digitalisasi, Siap Jadi Percontohan Nasional
- Humas Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi, memperkuat peta jalan digitalisasi, sekaligus memastikan bahwa program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) berjalan optimal.
Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Ia mencontohkan penerapan pembayaran retribusi parkir dengan QRIS yang sudah mulai diterapkan di sejumlah titik. “Digitalisasi parkir akan meningkatkan pendapatan sekaligus akuntabilitas. Tidak ada lagi pungutan ganda atau praktik yang merugikan masyarakat. Dampaknya harus nyata dan bisa dirasakan langsung,” ujarnya.
Menurut Hasto, skor implementasi ETPD Kota Yogyakarta pada 2025 sudah mencapai 83,68, masuk kategori digital optimal. Namun, target ke depan adalah menjadikan Yogyakarta sebagai daerah percontohan nasional dalam digitalisasi pemerintahan. “Indeks digitalisasi ini penting sekali. Kota Yogyakarta memiliki potensi besar dari sisi SDM dan geografis untuk menjadi pilot project yang baik,” tambahnya.
Dalam HLM tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun roadmap digitalisasi masing-masing. Mulai 2026, Pemkot menargetkan seluruh belanja pemerintah dilakukan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini diharapkan memperkuat efisiensi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Raden Roro Andarini, menjelaskan bahwa penilaian ETPD mencakup aspek infrastruktur digital, kualitas SDM, regulasi, tata kelola, transaksi elektronik, hingga manajemen risiko. Roadmap 2026–2027 dibagi dalam empat klaster program, antara lain mendorong kemandirian daerah, mempercepat pelayanan publik, menciptakan pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan efektivitas monitoring.
Dukungan juga datang dari Bank Indonesia DIY. Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah serta integrasi digitalisasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Ia menambahkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pemanfaatan kartu kredit untuk belanja daerah harus terus diperluas. “Digitalisasi mendukung transparansi, akuntabilitas, dan good governance agar pengelolaan uang publik benar-benar optimal,” paparnya.
