Asosiasi Auditor DIY Resmi Dilantik, Sekda DIY Tekankan Integritas dan Sinergi
- Dok Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPW AAIPI) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2025-2028 resmi dilantik pada Rabu (13/05/2026). Pelantikan yang berlangsung di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti. Dalam kesempatan tersebut, Ni Made menitipkan sejumlah harapan penting bagi kepengurusan baru AAIPI DIY agar mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Ni Made menegaskan bahwa AAIPI sebagai organisasi profesi auditor intern pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi benar-benar terwujud di setiap lini penyelenggaraan pemerintahan. “Auditor intern pemerintah adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, AAIPI DIY berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun fondasi pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ni Made menekankan bahwa keberadaan AAIPI DIY sangat relevan dalam konteks pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik atau angka statistik, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mendasarinya. Oleh karena itu, kepengurusan periode 2025-2028 diharapkan mampu menguatkan kompetensi auditor intern melalui pelatihan, telaah sejawat, dan pengembangan profesi yang berkesinambungan. Ia menambahkan, “Kedua, hendaknya mendorong penerapan kode etik dan standar audit secara konsisten, sehingga hasil pengawasan benar-benar menjadi rujukan yang kredibel bagi pengambilan keputusan. Ketiga, dapat menjadi motor penggerak budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga setiap aparatur memiliki kesadaran penuh akan pentingnya akuntabilitas.”
Selain itu, Ni Made berharap kepengurusan AAIPI DIY dapat membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lembaga pengawasan, maupun masyarakat. Sinergi ini dianggap penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kepengurusan baru AAIPI DIY sendiri hadir dengan susunan yang mencerminkan keterwakilan dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan BPKP, BKN, para inspektur daerah, hingga unsur profesi auditor. Kehadiran komite-komite seperti Komite Kode Etik, Komite Standar Audit, Komite Telaah Sejawat, dan Komite Pengembangan Profesi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas auditor intern di wilayah DIY.
Ni Made menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar prosesi organisasi, melainkan tonggak penting dalam perjalanan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. “Saya meyakini bahwa kepengurusan baru AAIPI DIY periode ini akan mampu membawa organisasi ini semakin maju. Atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus AAIPI DIY yang baru saja dilantik. Pelantikan ini bukan hanya sebuah prosesi organisasi, melainkan sebuah tonggak penting dalam perjalanan penguatan tata kelola pemerintahan di daerah kita,” tuturnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemda DIY untuk mendukung penuh langkah-langkah AAIPI DIY. Dukungan tersebut tidak hanya berupa fasilitasi, tetapi juga semangat kolaborasi agar setiap program pengawasan dan pengembangan profesi dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Saya ucapkan selamat kepada jajaran kepengurusan DPW AAIPI DIY Periode 2025-2028. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat kebersamaan. Mari kita jadikan AAIPI DIY sebagai pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, melayani, dan berdaya saing di Daerah Istimewa Yogyakarta,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP sekaligus Wakil Ketua II Komite Telaah Sejawat DPN AAIPI, Setya Nugraha, turut menyampaikan agenda AAIPI pada tahun 2026. Ia menekankan pentingnya penguatan standar, penanganan disiplin auditor, serta transformasi menuju kolaborasi. Setya mengingatkan bahwa auditor harus mampu berperan sebagai sistem peringatan dini dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Mari kita kawal penyelenggaraan pemerintahan. Siapa lagi yang mengawasi kalau bukan auditor, AAIPI,” tegasnya.