Kenaikan Harga Pertamax dan Bayang-Bayang Gejolak Sosial
- Dok UMY
BANTUL, VIVA Jogja - Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 menimbulkan sorotan tajam dari kalangan akademisi. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Zuly Qodir menilai kebijakan ini tidak bisa dipandang sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan bagian dari dampak ketidakstabilan geopolitik global yang kini berimbas langsung pada perekonomian nasional.
Zuly menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah memengaruhi distribusi energi dunia. Gangguan tersebut berkontribusi terhadap kenaikan harga minyak internasional yang kemudian dirasakan oleh negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia. “Sebetulnya sudah banyak diprediksi oleh para ekonom dan ahli kebijakan publik bahwa apabila konflik berlangsung lama dan jalur distribusi energi global terganggu, maka harga minyak dunia akan terus meningkat. Dan sekarang kondisi itu mulai kita rasakan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/6).
Ia menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya kenaikan harga BBM, tetapi juga respons masyarakat yang mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap pasokan energi. Antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi indikator meningkatnya kecemasan publik terhadap kemungkinan kenaikan harga lebih lanjut maupun keterbatasan pasokan. Dalam situasi seperti ini, Zuly menekankan pentingnya pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan konsisten terkait kondisi stok serta kebijakan energi nasional.
Kekhawatiran semakin besar apabila tekanan harga energi turut berdampak pada kelompok masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi. Kenaikan biaya energi berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Jika biaya transportasi dan distribusi meningkat, harga kebutuhan pokok juga berpotensi naik. Sementara itu, kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan pendapatan sering kali tidak berlangsung secepat kenaikan biaya hidup. “Kalau pendapatan masyarakat relatif tetap sementara harga bahan bakar meningkat, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor. Harga bahan pokok berpotensi naik, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya beban ekonomi masyarakat menjadi semakin berat,” jelasnya.
Zuly mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang berlangsung dalam jangka panjang dapat memunculkan ketidakpuasan sosial. Kondisi tersebut bisa semakin kompleks apabila dirasakan tidak hanya oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga oleh kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah mitigasi, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat program perlindungan sosial, serta memastikan kebijakan ekonomi mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.
