Rakor Ekonomi Kerakyatan Kemenko PMK di Yogyakarta: Menempatkan masyarakat sebagai aktor utama

Jogja, VIVA Jogja – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui sambutan tertulis yang disampaikan Analis Kebijakan Madya Setda DIY Yustin Damayanti menyebut bahwa ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mampu menjawab berbagai tantangan seperti kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, dan keterbatasan akses pada kesempatan ekonomi bagi masyarakat kecil.

Baca Juga

Malam Kebangsaan di Balai Kota Yogya Teguhkan Semangat Persatuan dan Kedaulatan Ekonomi

Dengan landasan Pancasila, ekonomi kerakyatan menciptakan dasar bagi kebijakan yang tidak hanya produktif tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Selain itu, ekonomi berbasis Pancasila mendukung kemandirian ekonomi nasional, sehingga diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif sistem kapitalisme global yang cenderung eksploitatif.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang digelar Jumat (1/11/2024) di Yogyakarta.

Baca Juga

Tukang Mebel Makin Sulit Dicari, Jepara Mulai Moving to CNC Technology

Melalui sambungan daring,  Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Prof Warsito menyatakan, bahwa rakor kali ini sangat penting sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem perekonomian bangsa.

Menurutnya, pemerintahan baru di bawah Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ingin memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dalam menumbuhkan kembali ekonomi dengan konsep kerakyatan sekaligus menguatkan karakter dan jati diri bangsa.

Baca Juga

UMKM Kuliner Jogja Didorong Masuk Ritel Modern dan Pasar Ekspor Lewat Kurasi Produk

Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan juga harus diterapkan di kalangan generasi muda yang kelak akan memegang roda perekonomian bangsa.

Prof Warsito juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan UMKM dan koperasi karena mayoritas tenaga kerja di Indonesia, berada pada sektor tersebut. “Ekonomi kerakyatan harus benar-benar tumbuh dan merata. Dan DIY memiliki corak ekonomi yang tidak lepas dari identitas UMKM dan koperasi, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” paparnya.

Kembali pada sambutan Sri Sultan HB X, konsep ekonomi Pancasila bagi UMKM menjadi penting karena memastikan keberadaan mereka diakui dan didukung oleh kebijakan yang berpihak, sehingga mereka bisa berkembang dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian.

Implementatif

Di ranah implementatif, konsep ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila sudah cukup banyak ditempuh melalui berbagai kebijakan dan program, seperti pemberian akses permodalan bagi UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta upaya mendorong konsumsi produk lokal. Meski demikian, kita pun perlu menyadari, bahwa masih banyak tantangan yang perlu dibenahi agar konsep ini benar-benar dapat dijalankan secara efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Halaman Selanjutnya

Pemerintah pun tidak boleh menutup mata, bahwa masih ada beberapa hal yang hingga saat ini terus menjadi sorotan publik terkait implementasi konsep ini. Diantaranya terkait Pertama, aspek kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan, yang utamanya akibat program-program yang kurang tepat sasaran. Kedua, aspek kapitalisme dan pasar bebas yang masih saja mendominasi sektor ekonomi, padahal ekonomi rakyat berbasis Pancasila sejatinya menolak kapitalisme yang eksploitatif. Ketiga, terkait minimnya pendampingan dan pembinaan berkelanjutan untuk UMKM, padahal dukungan dan fasilitasi yang memenuhi asas keberlanjutan sangatlah krusial bagi tumbuh kembang UMKM.