Mahasiswa UGM Tawarkan Blockchain untuk Administrasi Pertanahan

Administrasi Blockchain
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Jogja -  Permasalahan klasik pertanahan seperti sertifikat ganda, batas lahan yang tidak jelas, hingga proses administrasi yang berbelit masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Berangkat dari keprihatinan itu, tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menghadirkan gagasan baru: sistem administrasi pertanahan berbasis blockchain yang mereka sebut Notobates (Non-Fungible Token-Based Certificate).

img_title UGM Teliti Potensi Kurkumin dan Kayu Manis untuk Atasi Ketidakseimbangan Hormon Wanita

Inovasi ini tidak menggantikan sertifikat resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN), melainkan memperkuatnya dengan “sidik jari digital” berupa token unik yang transparan, anti-duplikasi, dan mudah diaudit. Setiap bidang tanah direpresentasikan oleh satu token NFT yang memuat hash sertifikat resmi dan tercatat permanen di jaringan blockchain tertutup milik pemerintah.

Axel Urwawuska Atarubby, salah satu anggota tim, menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan setiap perubahan hak atas tanah hanya terjadi jika persyaratan terpenuhi, seperti pembayaran pajak, akta jual-beli atau waris, serta persetujuan dari BPN, notaris, dan pemilik melalui mekanisme multisignature approval. “Kami ingin menghadirkan sistem yang mencegah praktik mafia tanah dan memberi kejelasan status kepemilikan bagi masyarakat,” ujarnya.

img_title Mahasiswa UMY Luncurkan Synergy, Platform Blockchain-AI untuk Pembiayaan UMKM

Menurut Axel, Notobates berfungsi sebagai lapisan pendukung agar kasus sertifikat ganda dan manipulasi data bisa dicegah sejak awal. Jejak digital yang tercatat di blockchain menjadi audit trail yang tidak bisa dihapus, sehingga riwayat kepemilikan tanah dapat ditelusuri dengan mudah. “Dokumen sah tetap di BPN, tapi setiap peristiwa pertanahan punya jejak yang tak bisa dimanipulasi,” tambahnya.

Sistem ini juga dirancang untuk melibatkan berbagai lembaga, mulai dari ATR/BPN, PPAT/Notaris, Dukcapil, Direktorat Jenderal Pajak, Bapenda, hingga pengadilan. Integrasi kelembagaan tersebut memastikan setiap transaksi tanah berjalan sesuai prosedur dan menutup celah manipulasi. Dalam kasus sengketa, misalnya, putusan pengadilan dapat membekukan atau mengubah status kepemilikan, dan seluruh proses tercatat permanen di blockchain.

img_title Kampus Berkelanjutan Jadi Motor Perubahan Sosial

Tim Notobates yang terdiri dari lima mahasiswa lintas disiplin—Fransiska Deiss Ayu Arsanti, Yemima Diva Natalia, Axel Urwawuska Atarubby, Yamas Safandy, dan Ilyas Bayu Darmawan—berada di bawah bimbingan Fatima Putri Prativi dari Sekolah Vokasi UGM. Mereka telah merancang prototipe fungsional dengan skenario anti-duplikasi, transfer bersyarat pajak, serta mekanisme pembekuan sertifikat saat terjadi sengketa.

Halaman Selanjutnya
img_title