Ratusan Mahasiswa Demo Anti-Korupsi Depan Pemkab Tegal, Tuntut 8 Hal Ini

Dalam aksi ini, para mahasiswa menyuarakan berbagai isu strategis yang menjadi sorotan utama. 

Mulai dari tingginya angka pengangguran, kerusakan lingkungan, praktik pungli, hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah. 

Selain itu, mereka juga mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai pragmatis dan kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat.

"Masalah pengangguran di Tegal kian parah. Pemerintah harus segera mencari solusi konkret, bukan sekadar janji manis," ujar Nurul, salah satu peserta aksi.

Dalam puncak aksi, mahasiswa melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk simbolik perlawanan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan. Mereka menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, bersih, dan akuntabel.

“Kami tidak hanya menuntut, tetapi juga membawa solusi dengan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan APBD,” tegas Farid, koordinator aksi.

Setelah suasana memanas, negosiasi antara koordinator aksi dan pihak keamanan membuahkan hasil. Sebanyak 10 perwakilan mahasiswa diterima untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Pemkab Tegal, termasuk Wakil Ketua DPRD Agus Solichin, Inspektorat, dan Kepala Satpol PP. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan utama mereka:

Halaman Selanjutnya

Menghapus praktik KKN di kalangan pejabat eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum.  Memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kabupaten Tegal.  Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efektif melayani masyarakat.  Mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam setiap kebijakan pemerintah.  Melibatkan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam pengawasan APBD.  Menindak tegas praktik pungli di instansi pemerintahan.  Memastikan pengawasan penuh terhadap penggunaan dana desa.  Membuka akses informasi yang transparan dan berbasis media online.