TPID Eks Karesidenan Pekalongan Gelar Pertemuan Tingkat Tinggi Bahas Inflasi 2024

“Ini bukti bahwa koordinasi yang baik antar daerah dalam hal pengendalian inflasi mulai menunjukkan hasilnya. Namun, masih banyak yang harus ditingkatkan, terutama dalam hal sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah,” tegas TB. Chaerul Dwi Sapta, dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, yang hadir secara daring.

Sembilan Langkah Konkret untuk Pengendalian Inflasi

Dalam diskusi tersebut, TB. Chaerul juga mengingatkan kembali sembilan langkah konkrit yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi. 

Langkah-langkah ini meliputi pemantauan harga dan stok komoditas, pencanangan gerakan menanam, operasi pasar murah, hingga koordinasi dengan daerah penghasil komoditas. 

Semua langkah ini harus dilakukan secara konsisten untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terduga, terutama menjelang akhir tahun dan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan melalui kebijakan fiskal yang berupa dana transfer ke daerah, seperti DAK Fisik, DAK Non Fisik (KPP), Dana Desa, dan insentif fiskal lainnya. 

Rossi Rizki Bestari, Analis Keuangan Pusat dan Daerah dari Kementerian Keuangan, menyebut bahwa sepanjang tahun 2024, realisasi belanja APBD terkait pengendalian inflasi di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.