Guru Besar UGM Soroti Tata Kelola Program MBG, Minta Penerima Manfaat Lebih Tepat Sasaran
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan korupsi dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah kini tengah melakukan pembenahan dengan refocusing program agar lebih tepat sasaran, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kritik terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum menyentuh kelompok paling membutuhkan mendorong akademisi untuk memberikan masukan serius terhadap arah kebijakan ini.
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof. Sri Raharjo, menilai bahwa tujuan MBG kerap disalahpahami sebagai program penurunan stunting, padahal keduanya memiliki fokus berbeda. “MBG itu sebetulnya untuk meningkatkan status gizi. Sering dipersepsikan sama dengan mengatasi stunting, padahal mestinya urusannya beda,” ujarnya, Selasa (30/6). Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah menjalankan program percepatan penurunan stunting selama hampir satu dekade, sehingga pengalaman tersebut seharusnya menjadi pembelajaran dalam merancang MBG.
Sri menyoroti kelemahan mendasar MBG yang belum memprioritaskan penerima manfaat dari kelompok marginal atau masyarakat dengan status gizi rendah. Ia menilai pemerintah terlalu berorientasi pada target menjangkau 82 juta penerima manfaat tanpa memperhitungkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sistem keamanan pangan. Akibatnya, sejumlah kasus keracunan makanan sempat terjadi sebelum standar sanitasi dan higiene diperbaiki. “Targetnya memang demikian ambisius, tidak memedulikan proses atau kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan itu,” katanya.
Selain kesiapan teknis, Sri juga mengkritisi besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG melalui pembentukan BGN. Menurutnya, kebijakan tersebut justru mengurangi alokasi anggaran di kementerian maupun pemerintah daerah. Ia menilai pemerintah seharusnya belajar dari praktik baik program penurunan stunting yang melibatkan berbagai kementerian sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Saya katakan ‘too much too soon’. Lesson learned dari program penurunan stunting seharusnya dijadikan acuan dalam perancangan MBG,” tegasnya.
Program penurunan stunting sebelumnya dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari penyediaan sanitasi, edukasi gizi, hingga bantuan sosial untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Pendekatan tersebut dinilai lebih sistematis dibanding membentuk lembaga baru dengan kebutuhan anggaran besar. Sri menilai, jika MBG ingin berhasil, maka intervensi harus dilakukan secara lintas sektor dengan koordinasi yang jelas, bukan sekadar menyalurkan makanan tanpa memperhatikan konteks sosial dan kesehatan masyarakat.
