PLUT UMKM Kulonprogo Jadi Rumah Besar Ekonomi Rakyat
- Bing Image Creator
KULONPROGO, VIVA Jogja – Kehadiran gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kalurahan Sogan, Kapanewon Wates, kini benar-benar menjadi oase bagi ribuan pelaku usaha lokal. Gedung yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp8,5 miliar itu mendapat perhatian khusus setelah ditinjau langsung oleh Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Moraza, pada Jumat (17/7/2026). Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan simbol pengakuan sekaligus dorongan nyata bagi geliat ekonomi akar rumput di Kulonprogo.
Sejak mulai beroperasi pada Januari 2025, PLUT UMKM telah membawa dampak signifikan bagi dapur produksi masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi UMKM Kulonprogo, Iffah Mufidati, menegaskan bahwa kehadiran PLUT adalah jawaban atas tantangan kualitas dan kuantitas produk lokal. Gedung ini menjadi rumah besar bersama, tempat pelaku usaha mendapatkan pendampingan legalitas, produksi, hingga pemasaran baik secara offline maupun online. “Harapannya dengan adanya gedung PLUT UMKM ini menjadi rumah besar yang selalu dihampiri oleh binaan kami untuk mendapatkan pelayanan,” ujar Iffah.
Saat ini, tercatat ada sekitar 22 ribu pelaku usaha binaan yang bergerak di sektor kuliner, fesyen, kerajinan, hingga jasa. Untuk mendukung mereka, pemerintah daerah menggencarkan skema kolaborasi lintas sektor atau pentahelix dengan melibatkan swasta, akademisi, komunitas, dan media massa. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dana operasional sekaligus memperkuat ekosistem UMKM agar lebih berdaya saing.
Wakil Bupati Kulonprogo, Ambar Purwoko, menyampaikan harapan besar agar UMKM di wilayahnya terus mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. “Dengan kehadiran Pak Wamen di sini, kami mohon dukungan agar UMKM di Kulonprogo bisa maju dan naik kelas,” ungkap Ambar. Harapan tersebut dijawab langsung oleh Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Moraza, yang membawa kabar baik terkait komitmen anggaran. Pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp300 triliun untuk pembiayaan tanpa agunan bagi pelaku UMKM, sekaligus memfasilitasi transformasi digital dan kolaborasi lintas kementerian agar produk lokal bisa menembus pasar ekspor.
Helvi menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan fasilitas yang sudah diberikan negara. Ia berpesan agar pemerintah daerah ikut mengawal ekosistem hilirisasi produk lokal sehingga memiliki nilai tambah tinggi di pasar yang lebih luas. Transformasi dari sektor mikro menuju wirausaha mandiri menjadi target utama yang harus dicapai bersama. “Tolong rawat ini, kalau butuh dukungan tentang program ini, surati kami. Kita akan berikan yang terbaik bahwa kehadiran pemerintah itu bermanfaat bagi seluruhnya, terutama dalam pemerataan perekonomian,” tegasnya.
