HUT ke-53 Korpri: Lima Usulan Prof Zudan untuk Presiden Prabowo Demi Perbaikan Birokrasi

JAKARTA, Viva Jogja – Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan lima usulan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut disampaikan pada puncak peringatan HUT ke-53 Korpri yang digelar di GOR Mahaka, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu 29 November 2024.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.  

"Korpri telah berdiri tegak selama 53 tahun sebagai organisasi yang menaungi ASN di seluruh pelosok negeri," kata Prof Zudan dalam sambutannya.  

Ia mengapresiasi kontribusi anggota Korpri dalam mendukung pembangunan nasional. 

"Semangat untuk terus berkarya dan setia kepada negara harus selalu dijaga," lanjutnya.  

 

Korpri untuk Indonesia: Refleksi dan Dedikasi  

Mengusung tema Korpri untuk Indonesia, peringatan ini menjadi momen refleksi sekaligus komitmen ASN untuk berkontribusi maksimal bagi bangsa.  

Prof Zudan menyoroti berbagai kegiatan selama Bulan Korpri, seperti bakti sosial, operasi katarak, hingga kompetisi olahraga nasional. 

"Kami turut mendukung program kemandirian pangan melalui kerja sama dengan BULOG," ungkapnya.  

Namun, Zudan juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam dua hajatan besar demokrasi: Pemilu 2024 dan Pilkada serentak.

"Netralitas ASN adalah kunci agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga," tegasnya.  

 

Lima Usulan Strategis ke Presiden Prabowo  

Di tengah perayaan ini, Prof Zudan menyampaikan lima poin penting demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik:  

1. Evaluasi Desentralisasi dan Pilkada  

Desentralisasi dinilai perlu dievaluasi karena pembiayaan pilkada yang mahal membebani anggaran daerah. "Jika petahana ikut mencalonkan diri, dampaknya bisa memengaruhi netralitas ASN," ujarnya.  

2. Perlindungan Karir ASN Melalui Meritokrasi  

Zudan mendorong penerapan sistem meritokrasi untuk melindungi karir ASN. "Talent Pool Nasional harus segera dibentuk agar pejabat eselon 1 dan 2 dipandang sebagai aset nasional," katanya.  

3. Redesain Pilkada untuk Efisiensi  

Korpri mengusulkan desain pilkada yang lebih hemat biaya dan tidak mengganggu netralitas ASN.  

4. Penerapan Single Salary System  

Untuk mengatasi kesenjangan pendapatan, Zudan mengusulkan sistem gaji tunggal. "Ini akan menciptakan keadilan bagi seluruh ASN," jelasnya.  

5. Peraturan Pemerintah tentang Korpri

Ia meminta Presiden menandatangani rancangan Peraturan Pemerintah tentang Korpri yang telah tertunda enam tahun.  

"Kami berharap ini menjadi kado istimewa bagi 4,7 juta anggota Korpri," ungkap Zudan penuh harap.  

 

ASN dan Tantangan Pascapilkada  

Prof Zudan juga menggarisbawahi fenomena "balas budi dan balas dendam" usai pilkada, yang sering merusak sistem meritokrasi. "ASN harus bekerja dengan rasa aman, tanpa tekanan politik," tegasnya.  

Menurutnya, birokrasi yang bersih dan profesional hanya dapat terwujud jika meritokrasi diterapkan secara konsisten.  

 

Korpri untuk Masa Depan

Pada akhir acara, penghargaan diberikan kepada ASN berprestasi, diiringi doa bersama untuk kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo.  

"Meritokrasi, sistem gaji tunggal, dan kepemimpinan tegas adalah kunci menuju birokrasi yang lebih baik," pungkas Prof Zudan.  

Dengan semangat HUT ke-53, Korpri terus berkomitmen mendukung transformasi birokrasi demi Indonesia yang lebih maju.