KSPSI DIY : Kebijakan Efisiensi Mengancam 10.000 Pekerja Sektor Wisata DIY
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025, berdampak cukup signifikan bagi keberlangsungan dunia industri pariwisata di Yogyakarta. Hal tersebut terungkap dalam acara buka Bersama dan diskusi yang digelar pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Iindonesia (KSPSI) DIY pada Minggu (16/03/2025).
Berdasar informasi yang disampaikan Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Arya Pering Arimbawa, sebagian hotel bergantung pada acara dan kunjungan kerja yang diadakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, pihak hotel harus ikut menekan biaya operasional termasuk gaji untuk para pegawai.
Dari survei yang digelar IHGMA terkait dampak efisiensi anggaran pada 315 hotel yang berada di Aceh hingga Papua, hasil yang didapatkan yakni para pengusaha hotel bintang tiga mengaku pendapatannya turun hingga 100%, dan hotel bintang empat turun hingga 60%.
Dalam kesempatan tersebut sekretaris KSPSI DIY Krisna yang juga merupakan salah satu pekerja sektor pariwisata mengungkapkan bahwa kondisi tersebut sudah dirasakan industri perhotelan di Yogyakarta sejak bulan Januari, dan pada bulan Maret, tekanan tersebut dirasa menjadi semakin berat, mengingat pengusaha harus membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan, sementara pihak hotel hanya bisa menjual kamar, rata-rata hanya lima (5) sampai 10 kamar. “Kondisi ini hampir sama saat pandemi Covid-19,” papar Krisna.
Namun menurut Krisna, disaat pandemi Covid-19, sektor pariwisata termasuk perhotelan mendapatkan subsidi, baik bagi karyawan juga dari sisi pembayaran pajaknya.
“Kalo sekarang kan tidak ada bantuan sama sekali. Makanya sangat berat bagi industri pariwisata, terutama hotel,” katanya.
Mengandalkan Event
