Setahun Program MBG, Pakar Gizi UGM Ingatkan Bahaya Ultra Processed Food
- Ist/VIVA Jogja
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak setahun lalu masih menyisakan sejumlah catatan penting. Meski digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dan menekan angka stunting, pelaksanaannya belum sepenuhnya bebas dari masalah. Kasus keracunan massal yang menimpa siswa di beberapa daerah menjadi alarm serius bahwa pengawasan terhadap penyediaan makanan perlu diperketat.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, menilai program ini sejatinya memiliki tujuan mulia: mencetak generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa konsep school lunch seperti MBG sudah lama diterapkan di berbagai negara sebagai kewajiban negara terhadap warganya. Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Dampak nyata baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10 hingga 15 tahun mendatang.
Mirza menyoroti lemahnya pengawasan dalam distribusi makanan. Ia berpendapat, jika sekolah diberi tanggung jawab langsung menyediakan makan siang, pengawasan akan lebih efektif karena cakupannya kecil dan bahan pangan lokal lebih sering digunakan. Dengan begitu, kesalahan distribusi maupun keamanan pangan bisa diminimalisir.
Ia juga mengingatkan bahwa anak sekolah termasuk kelompok berisiko tinggi dalam penyelenggaraan makanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. “Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” tegasnya.
Sorotan lain yang disampaikan Mirza adalah penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu MBG. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan tentang pengurangan gula, garam, dan lemak. “Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10–15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal sesuai kultur daerah. Papua, Jawa, dan Sumatra, misalnya, memiliki bahan pokok berbeda yang tidak bisa diseragamkan dengan produk olahan pabrik. “Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu justru tidak pas dengan konteks lokal,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan, Mirza mengajukan tiga rekomendasi utama. Pertama, penegakan ketat keamanan pangan dengan sanksi tegas bagi pihak yang lalai. Kedua, pendampingan ilmiah dari perguruan tinggi dan lintas sektor untuk memantau status kesehatan anak, termasuk indikator kebugaran dan antropometri. Ketiga, kebijakan MBG harus fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah, sehingga setiap masukan berbasis data dapat segera direspons.
