Pasca Keracunan MBG di Sentolo DIY Perketat Pengawasan
- bing image creatif
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan pelajar dan guru di Kapanewon Sentolo, Kulonprogo, menimbulkan ketidak-nyaman publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden yang terjadi pada 20 Januari 2026 itu membuat banyak korban harus mendapatkan perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas Sentolo I, Klinik Pengasih Husada, RSUD Nyi Ageng Serang, hingga RS Queen Latifa. Gejala yang dialami para korban berupa mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Hingga sehari setelah kejadian, jumlah korban terus bertambah dan tercatat mencapai ratusan orang dari sedikitnya tujuh sekolah di wilayah Sentolo.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa insiden tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, bertambahnya jumlah SPPG harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur serta kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia menekankan bahwa SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan penentu kualitas proses pengolahan makanan, mulai dari kebersihan bahan baku hingga pengelolaan limbah dapur.
Ni Made mengungkapkan bahwa target pendirian SPPG di DIY mencapai sekitar 300 unit, namun hingga kini baru sekitar 200 unit yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, yang sudah memiliki SLHS diperkirakan belum mencapai sepuluh persen. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan terhadap standar higienitas, sehingga rawan menimbulkan kasus serupa. Ia juga menyoroti adanya kendala regulasi di beberapa kabupaten yang dinilai terlalu kaku, terutama terkait kewajiban kepemilikan izin usaha. Padahal sebagian besar SPPG belum berbadan usaha formal. Pemerintah DIY bahkan telah mengirim surat ke Kementerian Kesehatan untuk meluruskan perbedaan kebijakan ini agar tidak menghambat percepatan pendirian SPPG.
Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto, memastikan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terus dilakukan untuk menangani para korban. Pendataan dilakukan secara rinci, mencakup identitas, sekolah asal, dan kondisi kesehatan terkini. Sejumlah korban yang mengalami gejala berat harus menjalani perawatan inap, sementara lainnya ditangani secara intensif di fasilitas kesehatan terdekat.
