Digitalisasi Jadi Kunci Tata Kelola Pemerintahan
- Humas Pemda DIY
SLEMAN, VIVA Jogja - Digitalisasi transaksi pemerintah daerah kini dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah Barat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Marriot Yogyakarta, Senin (09/02/2026).
Dalam sambutan yang mewakili Gubernur DIY, Sri Paduka menekankan bahwa elektronifikasi transaksi, baik pendapatan maupun belanja, terbukti memperkuat pengendalian, menutup celah kebocoran, serta memudahkan akses layanan publik. Ia menilai, keberhasilan digitalisasi hanya bisa dicapai bila empat pilar berjalan seiring: regulasi adaptif, kanal layanan inklusif, kesiapan sistem, serta kapasitas SDM yang memadai.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan modern dan akuntabel,” ujar Sri Paduka.
Pemda DIY, lanjutnya, terus mendorong kolaborasi dengan Bank Indonesia, BPD, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat elektronifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi belanja daerah, serta integrasi sistem keuangan dengan layanan publik. Sinergi tersebut diyakini mampu mempercepat lahirnya pemerintahan digital yang responsif dan berdaya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Departemen Regional Kantor Pusat Bank Indonesia, Budi Widihartanto, memaparkan bahwa tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara nasional telah mencapai 93,6 persen atau 511 Pemda pada semester II 2025. Meski demikian, ia menekankan perlunya penguatan implementasi di daerah melalui penyusunan roadmap, percepatan realisasi belanja, penyediaan infrastruktur jaringan terutama di wilayah 3T, serta optimalisasi peran BPD.
“Rakorwil Barat ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas implementasi P2DD, memperkuat kompetensi SDM, dan mendorong replikasi program sesuai karakteristik daerah,” kata Budi.
Dengan agenda tersebut, Rakorwil Barat P2DD 2026 di Yogyakarta menjadi tonggak penting bagi percepatan digitalisasi daerah, sekaligus langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang ideal.
