Gunungkidul Diminta Tidak Mengekor Bali
- DOK UMY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi sorotan publik setelah Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan agar daerah tersebut tidak tumbuh dengan pola seperti Bali. Peringatan itu disampaikan dalam Pelantikan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota se-DIY pada Minggu (15/02/2026) lalu, di tengah meningkatnya investasi dan promosi destinasi pantai selatan Yogyakarta.
Pernyataan Sultan ini memantik respons dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sakir Ridho Wijaya, menilai bahwa pesan tersebut harus dimaknai sebagai peringatan strategis dalam mengelola potensi wisata Gunungkidul. Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan cepat, tetapi harus berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal serta lingkungan.
“Ketika suatu daerah dikembangkan menjadi destinasi wisata, jangan hanya mengejar pertumbuhan yang cepat, tetapi rapuh dan tidak berkelanjutan. Apalagi jika pertumbuhan itu tidak berdampak positif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Ini bukan soal antiinvestasi, melainkan memastikan pertumbuhan tetap terkendali dan memberi manfaat jangka panjang,” jelas Sakir saat ditemui di kampus UMY, Senin (23/02/2026).
Risiko Kehilangan Identitas Lokal
Sakir menekankan bahwa setiap daerah memiliki kekhasan yang tidak bisa disamakan dengan destinasi lain. Upaya menyeragamkan konsep wisata justru berisiko menghilangkan karakter asli suatu wilayah. Dalam konteks Gunungkidul, ia menyoroti pentingnya pengendalian tata ruang dan pengelolaan lingkungan, terutama terkait kawasan karst dan keterbatasan sumber daya air yang selama ini menjadi isu krusial.
“Destinasi wisata harus memiliki citra dan kekhasan tersendiri. Jangan sampai kehilangan kendali atas ruang. Jika diseragamkan, lalu di mana identitas lokalnya? Orang bisa bertanya, mengapa harus jauh-jauh ke Yogyakarta jika pengalaman yang didapat sama seperti di tempat lain,” ujarnya.
Menurut Sakir, menjaga identitas lokal menjadi kunci daya saing pariwisata Yogyakarta. Budaya yang masih kuat dan hidup di tengah masyarakat dinilai sebagai pembeda yang tidak dimiliki semua daerah wisata. Karena itu, perlindungan lingkungan dan budaya harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan investasi.
“Identitas lokal itu sangat penting karena menjadi pembeda utama. Perlindungan lingkungan dan budaya harus menjadi prasyarat investasi, bukan dianggap sebagai penghambat. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas-batas yang jelas, mana yang dapat dikembangkan dan mana yang harus dilindungi,” tegasnya.
