Sekda DIY Ingatkan Koreksi pada Implementasi MBG
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang selama ini berjalan enam hari dalam sepekan, direncanakan akan dipangkas menjadi lima hari. Rasionalisasi ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa usulan pengurangan hari operasional MBG berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola teknis program. “Biasanya enam hari, sekarang diusulkan lima hari. Ada efisiensi cukup besar, hitungan awal bisa hemat Rp40 triliun setahun,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/03/2026).
Purbaya menegaskan bahwa inisiatif ini bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan murni usulan internal BGN. Angka penghematan tersebut juga belum termasuk dalam target efisiensi anggaran senilai Rp81 triliun yang sebelumnya telah diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini masih bersifat usulan dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian sebelum dilaporkan kepada Presiden untuk keputusan final.
Rasionalisasi Anggaran di Tengah Gejolak Global
Langkah efisiensi ini muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik dan tekanan fiskal. Pemerintah menilai, pengurangan satu hari operasional MBG merupakan strategi realistis untuk menjaga ketahanan fiskal nasional.
Namun, rencana efisiensi di tingkat pusat mendapat catatan kritis dari daerah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai bahwa persoalan MBG bukan hanya soal jumlah hari penyaluran, tetapi juga menyangkut ketepatan implementasi dan sasaran penerima manfaat.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menekankan perlunya koreksi mendasar dalam pelaksanaan program. “Anggaran yang besar jangan sampai terbuang percuma. Pemerintah pusat harus memastikan siapa yang menjadi prioritas masalah gizi. Jangan sampai program ini salah sasaran,” ujarnya.
Menurut catatan Dinas Pendidikan DIY, program MBG selama ini menjangkau sekitar 320 ribu siswa SD dan SMP di seluruh kabupaten/kota. Jika penyaluran dipangkas menjadi lima hari, maka ada potensi pengurangan 64 ribu porsi makanan bergizi setiap pekan.
Di sisi lain, data Dinas Kesehatan DIY menunjukkan bahwa prevalensi stunting di DIY masih berada di angka 17,8 persen pada 2025. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 21,5 persen, tetapi tetap menjadi perhatian serius. “Program MBG seharusnya diarahkan untuk menekan angka stunting. Jika ada efisiensi, jangan sampai mengurangi dampak positif terhadap kesehatan anak,” tegas Ni Made.
