Kemandirian Energi Indonesia Masih di Persimpangan Jalan
- DOK UGM
SLEMAN, VIVA Jogja - Agenda besar kemandirian energi yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, masih menghadapi tantangan serius. Target utama yang ingin dicapai adalah mengurangi ketergantungan impor, memperkuat pengelolaan sumber daya domestik, memberantas praktik korupsi di BUMN energi, serta menargetkan swasembada bahan bakar minyak (BBM) dalam lima tahun ke depan.
Namun, menurut pakar sistem dan perencanaan energi terbarukan Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahmad Agus Setiawan, program ini masih berada di persimpangan jalan. Ia menilai Indonesia tengah menghadapi dilema antara mempertahankan kenyamanan energi fosil atau berani melangkah menuju era energi baru terbarukan (EBT). “Tantangannya adalah bagaimana kita mengawal rencana taktis agar target tidak meleset. Belajar dari pengalaman, seperti target bauran EBT 23 persen di tahun 2025 yang saat ini baru tercapai sekitar 15,7 persen,” ungkapnya.
Ahmad Agus, yang akrab disapa Aas, menilai pemerintah masih terlalu bergantung pada energi fosil. Padahal, tren global sudah bergerak menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, masyarakat cenderung memilih energi fosil karena dianggap lebih nyaman dan reliabel. Pemerintah, kata Aas, perlu mengawal semua rencana agar lebih taktis dan realistis.
Ia menambahkan, sejumlah kendala di lapangan menghambat pencapaian target bauran energi. Mulai dari pendanaan, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, regulasi, hingga penerimaan masyarakat. Meski pendanaan internasional untuk proyek EBT relatif lebih mudah diperoleh dibandingkan energi fosil, realisasi di lapangan tetap sulit. Ketika proyek energi terbarukan membesar, Indonesia masih kewalahan terkait kesiapan supplier dalam negeri, manufaktur, dan rantai pasok.
Selain faktor teknis, ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil juga menjadi tantangan. Aas menekankan perlunya edukasi dan sosialisasi yang masif agar masyarakat lebih menerima pemanfaatan energi baru terbarukan. Regulasi yang jelas dan konsisten juga harus mendukung agar transisi energi berjalan sesuai rencana.
Meski menghadapi banyak hambatan, Aas menegaskan komitmen untuk mengawal kemandirian energi harus terus diperkuat. Apalagi, kondisi bumi kini tidak hanya menghadapi global warming, tetapi sudah masuk tahap global heating. Solusinya adalah mitigasi melalui pengembangan EBT dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jika target 23 persen EBT tahun 2025 belum tercapai, solusinya bukan menurunkan target, melainkan memperkuat upaya dan komitmen pemerintah.
