Ekonom UGM Ingatkan Risiko Ketimpangan Perjanjian Dagang Indonesia–AS

Ekonom FEB UGM Rimawan Pradiptyo
Sumber :
  • DOK FEB UGM

Lebih jauh, Rimawan menilai ART mencerminkan kembalinya praktik merkantilisme dalam perdagangan internasional modern. Ia mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan unilateralisme yang diterapkan pemerintahan Trump, berbeda dengan prinsip multilateralisme yang telah dijalankan dunia selama lebih dari delapan dekade. “Fenomena ini mengingatkan kita pada praktik merkantilisme di masa lalu, di mana perdagangan dan perang berjalan beriringan,” katanya.

img_title Ekonom UGM Soroti Ketimpangan Perjanjian ART Indonesia-AS

Sebagai refleksi historis, Rimawan mengingatkan pengalaman Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Saat itu, Indonesia harus menanggung kewajiban membayar utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,5 miliar Gulden, yang baru lunas pada 2003. Selain itu, kebijakan ekonomi strategis Indonesia kala itu harus melalui persetujuan Belanda. Ia menilai pelajaran sejarah ini penting agar Indonesia lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian internasional.

Menurut Rimawan, ART justru menempatkan Indonesia dalam posisi yang merugikan. “Jika pada KMB kita membayar pampasan perang demi memperoleh kedaulatan penuh, maka ART ditandatangani tanpa perang dan tanpa krisis utang, tetapi justru mentransformasi posisi Indonesia dari negara berdaulat menjadi negara bawahan,” pungkasnya.

img_title 100 Juta Warga Terancam Tanpa Tabungan Pensiun 2038, Penjelasan Ekonom FEB UGM

Dengan analisis tersebut, Rimawan berharap pemerintah dan DPR melakukan kajian mendalam sebelum mengimplementasikan ART. Ia menekankan bahwa kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama agar Indonesia tidak kembali terjebak dalam perjanjian yang mengurangi kedaulatan ekonomi dan politiknya.

 

img_title Indonesia di Board of Peace: Antara Diplomasi Bebas Aktif dan Tantangan Kredibilitas