Yogyakarta Hadapi Persimpangan Smart Mobility
- Bing Image Creatif
BANTUL, VIVA Jogja - Yogyakarta tengah berada di titik krusial dalam upaya mewujudkan sistem transportasi cerdas. Seminar Nasional yang digelar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT) pada Sabtu (11/04/2026), menjadi ruang diskusi penting mengenai tantangan integrasi teknologi dan realitas sosial di jalan raya. Bertempat di Gedung Djarnawi Hadikusumo, forum ini mengangkat tema “Implementasi Smart Transportation dalam Menjawab Tantangan Aksesibilitas dan Keselamatan Jalan”, dengan fokus pada bagaimana konsep mobilitas cerdas dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa pondasi utama smart mobility bukan sekadar perangkat teknologi, melainkan integrasi sistem transportasi yang solid. Ia mencontohkan keberhasilan konektivitas antara bandara dan kereta api di Yogyakarta sebagai bukti bahwa integrasi mampu menghadirkan pilihan rasional bagi masyarakat. Namun, ia juga mengakui bahwa layanan transportasi publik seperti Trans Jogja belum sepenuhnya menjadi pilihan utama. Dengan 128 unit armada yang beroperasi, kualitas layanan masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan kendaraan pribadi.
Sebagai langkah awal menuju mobilitas berkelanjutan, pemerintah daerah merencanakan pengadaan bus listrik pada 2027. Meski tahap pertama hanya enam unit karena keterbatasan anggaran, Ni Made menilai langkah ini sebagai transisi penting menuju transportasi ramah lingkungan di DIY.
Sementara itu, Dr Eng Ir IB Ilham Malik dari Center for Urban & Regional Studies ITERA menyoroti realitas kemacetan yang semakin akut di kawasan perkotaan dan destinasi wisata Yogyakarta. Ia menjelaskan strategi Avoid, Shift, Improve sebagai pendekatan yang tengah diterapkan pemerintah. Salah satu kebijakan nyata adalah pemberlakuan tarif parkir tinggi di pusat kota, khususnya kawasan Sumbu Filosofi, untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Namun, dilema muncul karena Pendapatan Asli Daerah masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor, yang justru bertentangan dengan upaya mengurangi jumlah kendaraan di jalan.
Guru Besar Teknik Sipil UGM, Prof. Danang Parikesit, menambahkan bahwa transformasi transportasi tidak bisa hanya bergantung pada teknologi. Tata kelola yang baik dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan swasta diperlukan untuk menciptakan sistem transportasi yang inklusif dan efektif.
