Polemik Keterlibatan Kampus dalam Program MBG, Dosen UGM Ingatkan Risiko Hilangnya Independensi Akademik
- Humas Polda DIY
Tak hanya itu, Subarsono mengingatkan adanya konsekuensi hukum yang bisa muncul sewaktu-waktu. Ia mencontohkan risiko kasus keracunan makanan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan program serupa. Jika kampus ikut terlibat, maka institusi pendidikan bisa terseret dalam pusaran masalah hukum yang merugikan reputasi akademik. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kampus tetap berada di luar lingkaran operasional program MBG demi menjaga integritas dan marwah universitas. “Kampus harus tetap mengambil posisi di luar program MBG merupakan pilihan yang rasional,” tutupnya.
Polemik ini memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah yang ingin memperluas cakupan program sosial dan kampus yang berupaya menjaga independensi akademik. Di satu sisi, keterlibatan perguruan tinggi bisa dianggap sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap masyarakat. Namun di sisi lain, risiko yang ditimbulkan terhadap fungsi utama kampus, daya kritis akademisi, serta persepsi publik tidak bisa diabaikan. Perdebatan ini menjadi refleksi penting bagi arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, apakah kampus akan tetap berdiri sebagai menara ilmu yang independen atau perlahan bergeser menjadi bagian dari mesin birokrasi pemerintah.
