DIY Jadi Laboratorium Tata Kelola Ruang Digital Nasional

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Tata kelola ruang digital di daerah kini menjadi salah satu mandat penting pemerintahan, terutama ketika layanan publik, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, perizinan, hingga sistem administrasi telah masuk ke dalam sistem elektronik. Dalam konteks ini, keamanan siber tidak lagi dapat diperlakukan sebagai urusan teknis semata, melainkan bagian integral dari pelayanan publik. Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan mutu pelayanan publik. “Keamanan siber adalah bagian dari kewajiban pelayanan publik, dan perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai bagian dari etika pemerintahan,” ujarnya saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam Kunjungan Panitia Kerja Ruang Digital Komisi I DPR RI.

Baca Juga

Sekretariat DPRD DIY Tunjukkan Tren Positif Menuju Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih

Sri Paduka menekankan bahwa kemajuan digital nasional tidak otomatis berarti kesiapan digital yang merata. Setiap daerah memiliki kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, literasi warga, serta budaya digital yang berbeda-beda. Ia menambahkan bahwa ruang digital di daerah kini juga telah menjadi ruang ekonomi. UMKM, pelaku kreatif, komunitas anak muda, sektor pendidikan, pariwisata, dan layanan jasa semakin bertumpu pada kanal digital. Namun, ketika akses tumbuh lebih cepat daripada literasi, warga menjadi rentan terhadap berbagai ancaman. “Masyarakat masih rentan terhadap penipuan digital, pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, manipulasi informasi, dan bentuk-bentuk eksploitasi baru yang sering kali hadir dengan wajah sederhana,” jelasnya.

Menurut Sri Paduka, literasi digital tidak boleh dipahami sekadar sebagai kemampuan menggunakan perangkat atau mengakses aplikasi. Literasi digital harus dimaknai sebagai kemampuan memahami risiko, menjaga martabat, serta membangun ekosistem digital yang sehat. Ia menegaskan bahwa ruang digital adalah ruang bersama yang tata kelolanya harus dibangun sebagai tanggung jawab bersama. Kunjungan Komisi I DPR RI diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai kondisi daerah sekaligus menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, operasional, dan berpihak pada perlindungan warga.

Baca Juga

Belanja Daerah DIY 2027: Strategi Rp4,93 Triliun untuk Tekan Kemiskinan dan Wujudkan Pancamulia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menambahkan bahwa kondisi ruang digital nasional menuntut perhatian serius. Dengan 221 juta pengguna internet atau 79,5 persen dari populasi Indonesia dan 143 juta pengguna aktif media sosial, ruang digital Indonesia menjadi area strategis sekaligus penuh ancaman. Ia menyoroti bahwa implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang berlaku sejak 2024 masih menghadapi hambatan serius. Tercatat 124 kasus dugaan pelanggaran PDP, 111 di antaranya berkaitan dengan kebocoran data, sementara lembaga pengawas PDP hingga kini belum terbentuk.

Halaman Selanjutnya

Sukamta menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi harus turut membentuk arah peradaban dunia digital. Dalam hal ini, DIY memiliki peran strategis karena berdasarkan data APJII, DIY menjadi daerah dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia. Dengan konsentrasi lebih dari 100 perguruan tinggi dan komunitas digital yang aktif, DIY dapat menjadi laboratorium ruang digital sekaligus percontohan tata kelola digital yang ideal untuk diadopsi provinsi lain. “Namun, tingginya penetrasi ini berbanding lurus dengan risiko penyebaran hoaks yang lebih cepat. Ancaman terhadap institusi strategis mendorong kebutuhan PDP yang juga mendesak bagi ekosistem UMKM. Karena itulah, masukan dari pemerintah dan komunitas digital di DIY sangat berharga bagi kami dalam mendorong tata kelola ruang digital yang tidak hanya reaktif merespon masalah, tetapi proaktif membentuk aspek digital yang kokoh dan berkelanjutan,” paparnya.