Reformasi Subsidi Energi dan Ancaman bagi Kelas Menengah
- Dok Humas UGM
Wisnu menjelaskan bahwa secara teoritis, penghematan dari reformasi subsidi bisa dialihkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, penguatan UMKM, maupun investasi teknologi. Namun dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, prioritas utama seharusnya adalah memperkuat perlindungan sosial. “Penghematan anggaran harus diprioritaskan untuk membangun jaring pengaman sosial yang lebih tebal. Menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan konsumsi domestik jauh lebih mendesak dalam jangka pendek,” ujarnya.
Ia menilai ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan perlambatan ekonomi global membuat pemerintah perlu menyiapkan bantalan sosial yang kuat sebelum mengalihkan anggaran ke sektor lain. Reformasi subsidi energi, menurutnya, akan menimbulkan dampak berbeda dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, pengurangan subsidi berpotensi meningkatkan inflasi akibat kenaikan biaya transportasi dan produksi. “Inflasi akan merangkak naik, daya beli masyarakat terkoreksi, dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat,” jelasnya.
Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain memperkuat ketahanan APBN terhadap guncangan eksternal, reformasi subsidi juga dapat mendorong percepatan transisi menuju energi bersih. “Jika ruang fiskal yang dihemat dialokasikan secara tepat, APBN kita akan lebih sehat. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi efisien dan ramah lingkungan juga akan meningkat,” tuturnya.
Wisnu menegaskan bahwa Indonesia memang perlu mengurangi ketergantungan terhadap subsidi energi, tetapi prosesnya harus bertahap. Pemotongan radikal berisiko menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi. Ia mengutip studi internasional yang menunjukkan bahwa reformasi subsidi yang dilakukan secara bertahap menghasilkan dampak sosial lebih ringan dibandingkan penyesuaian harga mendadak.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami tujuan kebijakan. “Reformasi fiskal membutuhkan legitimasi moral. Legitimasi itu hadir jika pemerintah bersedia melakukan efisiensi ke dalam, sebelum membatasi ruang gerak ekonomi rakyatnya,” pungkas Wisnu.
Dengan langkah yang terukur, transparan, dan berbasis data akurat, reformasi subsidi energi berbasis individu diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
