Rakor Ekonomi Kerakyatan Kemenko PMK di Yogyakarta: Menempatkan masyarakat sebagai aktor utama

Jogja, VIVA Jogja – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui sambutan tertulis yang disampaikan Analis Kebijakan Madya Setda DIY Yustin Damayanti menyebut bahwa ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mampu menjawab berbagai tantangan seperti kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, dan keterbatasan akses pada kesempatan ekonomi bagi masyarakat kecil.

Dengan landasan Pancasila, ekonomi kerakyatan menciptakan dasar bagi kebijakan yang tidak hanya produktif tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Selain itu, ekonomi berbasis Pancasila mendukung kemandirian ekonomi nasional, sehingga diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif sistem kapitalisme global yang cenderung eksploitatif.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang digelar Jumat (1/11/2024) di Yogyakarta.

Melalui sambungan daring,  Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Prof Warsito menyatakan, bahwa rakor kali ini sangat penting sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem perekonomian bangsa.

Menurutnya, pemerintahan baru di bawah Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ingin memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dalam menumbuhkan kembali ekonomi dengan konsep kerakyatan sekaligus menguatkan karakter dan jati diri bangsa.

Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan juga harus diterapkan di kalangan generasi muda yang kelak akan memegang roda perekonomian bangsa.

Prof Warsito juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan UMKM dan koperasi karena mayoritas tenaga kerja di Indonesia, berada pada sektor tersebut. “Ekonomi kerakyatan harus benar-benar tumbuh dan merata. Dan DIY memiliki corak ekonomi yang tidak lepas dari identitas UMKM dan koperasi, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” paparnya.

Kembali pada sambutan Sri Sultan HB X, konsep ekonomi Pancasila bagi UMKM menjadi penting karena memastikan keberadaan mereka diakui dan didukung oleh kebijakan yang berpihak, sehingga mereka bisa berkembang dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian.

Implementatif

Di ranah implementatif, konsep ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila sudah cukup banyak ditempuh melalui berbagai kebijakan dan program, seperti pemberian akses permodalan bagi UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta upaya mendorong konsumsi produk lokal. Meski demikian, kita pun perlu menyadari, bahwa masih banyak tantangan yang perlu dibenahi agar konsep ini benar-benar dapat dijalankan secara efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah pun tidak boleh menutup mata, bahwa masih ada beberapa hal yang hingga saat ini terus menjadi sorotan publik terkait implementasi konsep ini. Diantaranya terkait Pertama, aspek kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan, yang utamanya akibat program-program yang kurang tepat sasaran. Kedua, aspek kapitalisme dan pasar bebas yang masih saja mendominasi sektor ekonomi, padahal ekonomi rakyat berbasis Pancasila sejatinya menolak kapitalisme yang eksploitatif. Ketiga, terkait minimnya pendampingan dan pembinaan berkelanjutan untuk UMKM, padahal dukungan dan fasilitasi yang memenuhi asas keberlanjutan sangatlah krusial bagi tumbuh kembang UMKM.

Keempat, terkait akses permodalan yang dirasa masih kurang suportif terhadap UMKM. Kelima, berkaitan dengan mentalitas masyarakat itu sendiri, yaitu kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha untuk bergantung pada bantuan pemerintah, tanpa fokus pada pengembangan kemandirian ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ini bisa jadi karena kurangnya dukungan untuk membangun kapasitas diri atau bisnis yang mandiri. Lain kata, meski di ranah konseptual, ekonomi Pancasila seharusnya mampu mendorong kemandirian ekonomi, tetapi di ranah implementatif, ternyata konsep ini sangat potensial untuk justru malah membentuk ketergantungan.

Sorotan keenam berkaitan dengan implementasi ekonomi rakyat adalah mengenai kolaborasi dan sinergi antar sektor yang dipandang belum optimal. Ketujuh, banyak anggota masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami konsep ekonomi berbasis Pancasila, dan tentang pentingnya peran UMKM dalam mendukung ekonomi lokal. Edukasi mengenai ekonomi rakyat sebagai implementasi nilai- nilai Pancasila belum dilakukan secara merata, sehingga kesadaran masyarakat untuk mendukung produk lokal atau bekerja sama dalam gotong royong ekonomi masih rendah. Dan kedelapan, sorotan terkait lemahnya Pengawasan dan dan kurangnya ketegasan dalam hal penegakan regulasi.

Peluang baru

Sementara itu, Sekretaris Deputi Usaha Kecil dan Menengah dr Koko Haryono, yang menyampaikan materi tentang Peran, Strategi dan Komitmen (Kebijakan) Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Pancasila mengakui tantangan dunia usaha ke depan semakin kompleks, termasuk di dalamnya, perubahan demografi yang rata-rata didominasi Gen Z.  Kelompok ini jumlahnya lebih dari 50 persen dari total penduduk Indonesia. Dan memang saat ini tumbuh peluang usaha baru meski pada dasarnya tetap didominasi UMKM.

Rakor tersebut juga dihadiri Pakar Ekonomi Kerakyatan Dr Arif Budimanta yang juga membawakan materi seputar Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berdasarkan Pancasila, Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan, yang juga membawakan materi mengenai Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di DIY.

Dr Arif Budimanta menegaskan perekonomian rakyat adalah jati diri, corak dan karakter ekonomi bangsa Indonesia. Dia mencontohkan Teras Malioboro sebagai salah satu bentuk ekonomi kerakyatan.

Karakter ke-Pancasilaan itu tercermin dari perlakuan pemerintah terhadap pelaku usaha terutama UMKM. Sejatinya, corak ekonomi Indonesia adalah bukan persaingan melainkan maju Bersama, yang memunculkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi.  “Itulah yang membedakan ekonomi Indonesia dengan kapitalisme maupun sosialisme,” katanya.

Wisnu Hermawan juga menyampaikan bahwa keyakinannya pemerintah sudah sangat pro ekonomi rakyat dengan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari ekonomi bangsa. Menurutnya, emua Pemda di Indonesia juga Pemda DIY sangat peduli dengan ekonomi kerakyatan, dan Teras Malioboro, menjadi salah satu contoh kepedulian itu. (*)