Minimnya Riset Laut Jadi Tantangan Konservasi Satwa Indonesia
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja -Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan. Laut menjadi aset utama yang seharusnya menjadi identitas kebanggaan bangsa. Namun, riset dan konservasi satwa laut masih jauh dari optimal, sehingga ancaman terhadap populasi satwa akuatik terus meningkat. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 8.500 spesies ikan dan sekitar 555 spesies karang, menjadikannya salah satu pusat biodiversitas laut dunia.
Pemerintah telah menetapkan perlindungan bagi sejumlah spesies laut, seperti penyu, dugong, hiu paus, pari manta, pari gergaji, lumba-lumba, kima, hingga ikan napoleon. Meski begitu, upaya konservasi belum sebanding dengan tantangan yang dihadapi. Dekan Fakultas Biologi UGM, Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, menekankan bahwa ekosistem laut tidak bisa dipisahkan dari kerentanan pulau-pulau kecil yang menjadi habitat satwa tersebut. Ia menilai pentingnya menghidupkan kembali budaya bahari di kalangan generasi muda, sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam menjaga kekayaan laut.
“Pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pendapatan per kapita, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dengan tetap menjaga kekayaan alam,” ujarnya dalam peringatan Hari Satwa Liar Dunia, 3 Maret lalu.
Budaya maritim yang semakin terpinggirkan akibat sentralisasi pendidikan di perkotaan turut memperburuk kondisi. Padahal laut bukan hanya sumber pangan, tetapi juga penopang ekonomi dan masa depan bangsa. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada 2025 baru mencapai 59,53 kilogram per kapita per tahun, angka yang masih di bawah target nasional 62,5 kilogram. Rendahnya konsumsi ikan di beberapa lapisan masyarakat menunjukkan perlunya pendidikan yang lebih kuat tentang pentingnya sumber daya laut, baik dari sisi gizi maupun keberlanjutan ekonomi.
Selain itu, Prof. Budi menyoroti minimnya anggaran riset yang berdampak pada keterbatasan data mengenai potensi maritim Indonesia. Ia menyebutkan bahwa eksplorasi laut Indonesia baru menyentuh kurang dari 15 persen dari total wilayah perairan. Padahal, Indonesia memiliki 5,8 juta km² laut dengan potensi ekonomi mencapai lebih dari Rp 1.700 triliun per tahun. Menurutnya, data yang ada harus bisa diakses masyarakat lokal agar mereka mampu memetakan potensi wilayah secara mandiri dan mengembangkan hasilnya.
