DPRD DIY Minta Pemda Serius Perkuat Anggaran Mitigasi Bencana
- Dok Sekwan DPRD DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menegaskan perlunya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana. Dorongan ini ia sampaikan dengan menekankan pentingnya pelatihan dan simulasi mitigasi bencana berbasis kelurahan dan kalurahan, agar masyarakat benar-benar siap menghadapi ancaman yang ada di wilayah DIY.
Dalam konferensi pers, Eko menekankan bahwa DIY memiliki keindahan alam dan budaya, namun juga menyimpan potensi ancaman bencana yang nyata. Gunung Merapi yang saat ini berstatus siaga level III, potensi gempa akibat Sesar Opak, ancaman megathrust di pantai selatan, serta bencana hidrometeorologi menjadi alasan kuat perlunya kesiapsiagaan masyarakat. “Pemda punya kewajiban menumbuhkan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan, simulasi, dan dukungan peralatan yang memadai,” ujarnya.
Eko mengingatkan bahwa DIY pernah mengalami gempa besar pada 2006 dan erupsi Merapi pada 2010. Dengan wilayah yang relatif kecil namun rawan bencana, ia menilai anggaran penanggulangan bencana harus lebih proporsional. Berdasarkan kajian terhadap rancangan anggaran tahun 2027, total dana yang disiapkan sekitar Rp18,3 miliar. Dari jumlah itu, Rp15,2 miliar dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah, Rp2 miliar untuk penanggulangan bencana, Rp405,5 juta untuk pencegahan kebakaran, dan Rp690 juta untuk penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan.
Sorotan utama Eko adalah minimnya alokasi untuk program penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana, yang hanya ditujukan bagi 25 keluarga dengan anggaran Rp690,9 juta. Program logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga dinilai terbatas, hanya untuk 500 orang dengan anggaran Rp537,8 juta. Menurutnya, angka tersebut belum mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat DIY yang harus siap menghadapi ancaman bencana besar.
Komisi A DPRD DIY kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, anggaran penanggulangan bencana harus ditingkatkan dengan memprioritaskan pelatihan dan simulasi berbasis kelurahan dan kalurahan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena melibatkan lurah, pamong, kelompok sadar bencana (destana/tantana), KSP, Satlinmas, serta elemen masyarakat dan media. Simulasi juga perlu melibatkan jurnalis agar aspek liputan dan logistik penanganan bencana dapat teredukasi dengan baik.
