Korban Dana Macet BMT Mitra Umat Mendesak DPRD dan Polisi Bertindak Tegas

Ia menjelaskan bahwa koperasi seperti BMT Mitra Umat tidak berada di bawah pengawasan langsung OJK, sehingga proses hukum memerlukan audit keuangan yang lebih mendalam.  

PRD, lanjut Azmi, telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mempercepat proses audit terhadap laporan keuangan koperasi bermasalah ini.  

“Kami minta nasabah menyerahkan salinan laporan polisi sebagai langkah awal mempercepat penyelesaian kasus ini,” jelasnya.  

Oknum Pengurus Terindikasi Terlibat

Azmi juga menyoroti salah satu pengurus BMT yang kini menjabat sebagai anggota DPRD.  

“Penghentian jabatan bisa dilakukan jika ada putusan hukum yang inkrah,” ujarnya.  

Namun, ia memastikan, kasus ini tidak akan diabaikan meskipun melibatkan nama besar di kota tersebut.  

Halaman Selanjutnya

Harapan dan Solusi