Risiko Kredit Mikro Naik, BPR Perbarindo Karanganyar Pangkas Margin demi Selamatkan UMKM
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Karanganyar mulai memainkan strategi penyesuaian margin dan relaksasi kredit di tengah perlambatan ekonomi yang mulai menekan sektor usaha mikro dan kecil.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan, mempertahankan likuiditas, sekaligus menahan lonjakan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Hal itu mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Persatuan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang digelar Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Perbarindo Karanganyar bersama 12 BPR anggota di Karanganyar.
Ketua PAC Perbarindo Karanganyar yang juga Direktur Utama Bank Daerah Karanganyar, Haryono, mengatakan industri BPR saat ini tidak lagi semata mengejar ekspansi laba, melainkan mulai fokus menjaga keberlanjutan sektor usaha mikro yang menjadi basis utama pembiayaan BPR.
Menurut dia, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih memaksa industri perbankan mikro melakukan pendekatan lebih adaptif agar debitur tetap mampu menjaga arus kas usaha dan menyelesaikan kewajiban kreditnya.
“Kalau bunga tetap dipertahankan tinggi, debitur semakin berat. Risiko gagal bayar juga ikut naik. Karena itu kami memilih menurunkan margin supaya usaha masyarakat tetap bergerak dan bank tetap sehat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi counter cyclical, sejumlah BPR di Karanganyar mulai menurunkan suku bunga kredit hingga 0,5 persen. Sementara untuk segmen aparatur sipil negara (ASN), penyesuaian bunga dilakukan hingga kisaran 0,4 persen.
Langkah tersebut dinilai menjadi opsi paling realistis di tengah tekanan daya beli masyarakat dan perlambatan aktivitas usaha mikro yang mulai berdampak terhadap kemampuan bayar debitur.
Haryono mengakui tekanan ekonomi mulai memengaruhi performa industri BPR, terutama dari sisi pertumbuhan pendapatan dan kenaikan rasio NPL. Namun demikian, BPR memilih tetap menjaga penyaluran pembiayaan agar sektor usaha kecil tidak kehilangan akses modal kerja.
“Pendapatan memang turun dan NPL ada kenaikan walaupun masih dalam proses pengendalian. Tapi kami tidak ingin terlalu keras terhadap nasabah karena kondisi usaha mereka juga sedang sulit,” katanya.
Dalam kondisi tertentu, Bank Daerah Karanganyar bahkan menerapkan kebijakan restrukturisasi ringan berupa pembebasan bunga, penalti, dan denda bagi debitur terdampak, dengan skema pembayaran cukup melunasi sisa pokok pinjaman.
