Garuda Institute Dorong Evaluasi Total BGN, Dukung Keberlanjutan Program MBG

Direktur Eksekutif Garuda Institute, Bahtiar Sebayang, dalam konferensi pers di Yogyakarta
Sumber :
  • jogja.viva.co.id/Cahyo PE

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Lembaga kajian publik Garuda Institute menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, lembaga ini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul berbagai persoalan tata kelola yang mencuat, mulai dari kasus hukum hingga kendala teknis di lapangan.

img_title Mayoritas SPPG di Kulonprogo Belum Penuhi Standar BGN, Persoalan Sanitasi dan Pengelolaan Limbah Jadi Catatan Serius

Direktur Eksekutif Garuda Institute, Bahtiar Sebayang, dalam konferensi pers di Yogyakarta, Jumat (26/06/2026), menyatakan bahwa MBG adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Kami mendukung sepenuhnya program makanan bergizi gratis karena ini merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Bukan program yang hari ini dijalankan, besok langsung terlihat hasilnya,” ujarnya.

Bahtiar menyesalkan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat BGN hingga berujung pada pergantian kepemimpinan. Menurutnya, tindakan koruptif tersebut mencederai program yang didedikasikan untuk kemajuan bangsa. “Munculnya kasus korupsi kemarin dan pergantian Kepala BGN yang baru adalah bagian dari upaya korektif pemerintah. Evaluasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

img_title Uji Coba MBG Prasmanan di DIY Rampung, BGN Masih Kaji Efektivitas Sebelum Diperluas

Selain persoalan hukum, Garuda Institute menyoroti kendala teknis dalam pelaksanaan MBG di daerah. Laporan lapangan menunjukkan adanya kasus keracunan makanan, keterlambatan distribusi, porsi yang kurang, hingga makanan yang tiba dalam kondisi dingin. Ketidakmerataan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi sorotan, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi yang justru kekurangan pasokan. “Tata kelola yang baik itu termasuk memastikan program tepat sasaran. Daerah dengan angka stunting lebih besar harus diprioritaskan,” imbuh Bahtiar.

Esensi Program MBG

img_title BGN Perluas MBG Prasmanan, Karanganyar Belum Ditunjuk

Bahtiar menegaskan bahwa MBG bukan semata program penanggulangan stunting, melainkan stimulus pertumbuhan gizi anak sekolah secara umum sekaligus penggerak ekonomi pedesaan melalui perputaran komoditas lokal. “Ini menu baru di Indonesia. Berganti rezim dengan program yang template saja butuh waktu, apalagi menjalankan program baru ini. Kita perlu beri kesempatan dan waktu kepada Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet untuk membenahinya,” jelasnya.

Pembina Garuda Institute, Erlan Nopri, turut mengapresiasi sikap responsif Presiden Prabowo dalam menyikapi kritik masyarakat serta sengkarut di BGN. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal jalannya program di lapangan. “Harapan kita tentu menuju Indonesia Emas. Mari bersama-sama kita kawal program ini berjalan sebagaimana mestinya dan berkelanjutan,” urai Erlan.

Menurut Erlan, MBG harus diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan manusia. Kebijakan ini penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak, menurunkan prevalensi stunting, serta memperkuat kapasitas belajar peserta didik. “Pemerintah perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program ini. Kualitas yang konsisten, sistem distribusi efisien, jaminan keamanan pangan memadai, serta mekanisme pengawasan ketat mutlak diperlukan,” tegasnya.

Ia menambahkan, ukuran keberhasilan program harus berbasis pada dampak substantif, bukan sekadar output administratif. “Keberhasilan sejati harus diukur dari perbaikan status gizi, peningkatan konsentrasi belajar, serta produktivitas jangka panjang generasi muda,” imbuhnya.

Dimensi Ekonomi dan Fiskal

Di sisi ekonomi, MBG diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, koperasi, petani, peternak, dan nelayan dalam ekosistem penyediaan pangan. Pemerintah juga didorong mempercepat penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui penguatan sektor produktif seperti hilirisasi, industri bernilai tambah, dan ekonomi digital.

Namun Garuda Institute mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan sosial dan keberlanjutan fiskal. Disiplin anggaran dan peningkatan pendapatan negara harus dijaga agar program sosial ini tidak menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang.

Erlan mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga rasionalitas publik dan memperkuat kolaborasi. Kritik berbasis data harus ditempatkan sebagai ruang evaluasi objektif dan konstruktif, sementara masyarakat diharapkan aktif dalam pengawasan sosial di lapangan.

Dengan dorongan evaluasi total terhadap BGN, Garuda Institute menegaskan bahwa keberlanjutan Program MBG adalah keniscayaan demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas dalam dua dekade mendatang.