Demi Demokrasi, Mahfud Nilai Lebih Baik Punya DPR dan Parpol Jelek
- VIVA/Ali Mafa
Jogja – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, sebagai negara demokrasi, DPR dan partai politik (parpol) menjadi urat nadi. Makanya, Mahfud menolak jika berpikiran membubarkan DPR dan partai politik. Menurut dia, hal itu sebagai pilihan jelek.
"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek," kata Mahfud di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta, dikutip dari Antara, Senin, 3 April 2023.
Dia menyampaikan lebih baik memiliki DPR dan parpol dalam kehidupan bernegara. Meskipun, DPR dan parpol jelek. "Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," lanjut Mahfud.
Dia membandingkan dengan kondisi berbagai negara yang menerapkan sistem monarki. Mahfud bilang hal itu justru potensi kesewenang-wenangannya besar dan masyarakatnya tak dapat mengontrol. Pun, dia mencontohkan masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan yang terbukti banyak terjadi. Bahkan, kata dia, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah.
"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah. Dan, tidak ada yang berani mengontrol," kata Mahfud.
Lebih lanjut, dia mengatakan di negara demokrasi, sekalipun parpolnya jelek tapi sesuai dengan konstitusi. Menurut dia, hal itu dapat dijadikan instrumen untuk perbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.
"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi. Nggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama," ujar Mahfud.
