Fenomena Downgrading Menguat, Ekonom UGM Ingatkan Dampak Tekanan Daya Beli
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja - Fenomena downgrading atau penurunan kualitas konsumsi masyarakat menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Perubahan pola belanja yang ditandai dengan beralih ke produk lebih murah, mengurangi frekuensi makan di luar rumah, hingga memilih kendaraan dengan harga lebih terjangkau, semakin nyata terlihat di tengah ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini, menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan respons rasional rumah tangga terhadap tekanan daya beli.
Dalam wawancara pada Rabu (07/10/2026), Wisnu menjelaskan bahwa fenomena downgrading merupakan bentuk consumption smoothing, yakni upaya rumah tangga menjaga konsumsi inti seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan tetap stabil dengan mengorbankan pengeluaran tersier. “Downgrading atau dikenal juga sebagai sachetization, downsizing ini saya lihat sebagai respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan pilihan gaya hidup,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat melakukan penyesuaian bukan karena sekadar ingin berhemat, melainkan karena ruang pilihan dalam mengatur pengeluaran semakin terbatas. Ketika pendapatan stagnan sementara harga kebutuhan dasar terus meningkat, rumah tangga terpaksa menurunkan kualitas konsumsi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok.
Menurut Wisnu, persoalan utama bukan pada praktik downgrading itu sendiri, melainkan pada skala dan kelompok masyarakat yang melakukannya. Jika hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat, fenomena ini masih bisa dianggap wajar dan bersifat sementara. Namun, jika meluas hingga kelas menengah, yang selama ini menjadi motor konsumsi nasional, maka hal itu menjadi alarm bahaya bagi pemerintah. “Kalau fenomena ini meluas, terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah,” jelasnya.
Wisnu mengidentifikasi dua faktor utama yang memperkuat fenomena downgrading. Pertama, pendapatan riil masyarakat yang stagnan di tengah kenaikan harga kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan energi. Kondisi ini membuat kemampuan belanja riil menyusut meskipun pendapatan nominal tidak berubah. Kedua, ekspektasi ekonomi yang menurun. Masyarakat menahan konsumsi bukan hanya karena kemampuan keuangan terbatas, tetapi juga karena kekhawatiran terhadap masa depan, termasuk keamanan pekerjaan. “Dua faktor ini terlihat jelas di pola trade down yang terjadi, yakni perpindahan dari merek premium ke merek ekonomis, serta maraknya pasar barang bekas. Pola ini menunjukkan bahwa anggaran belanja riil masyarakat memang menyusut, bukan sekadar berhemat temporer menjelang satu momen tertentu,” ungkapnya.
Meski demikian, Wisnu menilai tidak semua bentuk downgrading mencerminkan penurunan kesejahteraan. Penyesuaian konsumsi bisa terjadi secara wajar ketika kebutuhan rumah tangga berubah, misalnya saat anak sudah mandiri atau seseorang memasuki masa pensiun. Namun, fenomena ini menjadi tanda tekanan ekonomi ketika rumah tangga usia produktif harus menurunkan kualitas konsumsi karena keterbatasan anggaran. “Yang tidak wajar adalah ketika downgrading terjadi pada individu atau rumah tangga yang komposisinya masih utuh dan berada di usia produktif. Di situ downgrading bukan lagi soal preferensi yang berubah, melainkan dipaksa oleh keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Wisnu juga mengingatkan bahwa tekanan daya beli yang berlangsung lama dapat berdampak luas pada perekonomian. Ketika masyarakat menahan konsumsi, aktivitas perdagangan dan jasa ikut melambat. Pelaku usaha bisa menunda ekspansi maupun perekrutan tenaga kerja. Lebih jauh, jika rumah tangga mulai menggunakan utang jangka pendek atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal itu menunjukkan bantalan keuangan sudah habis. “Ketika rumah tangga sampai menjual aset untuk menutup kebutuhan sehari-hari, ya itu juga tanda bahwa bantalan keuangan mereka sudah habis. Bukan lagi soal mengatur ulang prioritas belanja, tapi soal bertahan hidup,” tutupnya.
Fenomena downgrading yang kini semakin nyata di masyarakat menjadi cermin rapuhnya daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi. Pemerintah diingatkan untuk tidak menganggapnya sekadar tren konsumsi, melainkan sebagai sinyal penting perlunya kebijakan yang mampu memperkuat pendapatan riil dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Tanpa langkah antisipatif, penurunan konsumsi kelas menengah dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan.