Ekonom UGM Ingatkan Risiko Ketimpangan Perjanjian Dagang Indonesia–AS
- DOK FEB UGM
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 menuai sorotan dari kalangan akademisi. Dr Rimawan Pradiptyo, ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), menilai bahwa perjanjian ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang tidak seimbang bagi Indonesia. Menurutnya, analisis komprehensif melalui Regulatory Impact Assessment (RIA) seharusnya dilakukan pemerintah sebelum dan selama proses negosiasi berlangsung, bukan setelah dokumen perjanjian dipublikasikan oleh pihak Amerika Serikat.
Rimawan menjelaskan bahwa ART dalam mukadimahnya menekankan prinsip kedaulatan, kemakmuran ekonomi, dan ketangguhan rantai pasokan. Namun isi batang tubuh perjanjian justru menunjukkan sifat asimetris, di mana beban lebih banyak ditanggung Indonesia sementara keuntungan lebih besar dinikmati Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ini berisiko menimbulkan tuntutan dari negara lain melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) maupun retaliasi dari negara ketiga.
Ketimpangan tersebut semakin jelas ketika melihat klausul pengaman yang dimiliki Amerika Serikat. Negeri itu memiliki empat safeguard clause yang melindungi kepentingannya, sementara Indonesia tidak memiliki mekanisme perlindungan serupa. Hal ini, menurut Rimawan, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun hukum bagi Indonesia. Ia juga menyoroti adanya risiko pelanggaran terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pasal 11 yang mengatur perjanjian internasional. Penyesuaian regulasi di tingkat nasional pun menjadi kebutuhan mendesak, mulai dari undang-undang hingga kebijakan teknis.
Dalam analisisnya, Rimawan menggunakan pendekatan game theory untuk memahami dinamika negosiasi ART. Menurutnya, pola perundingan yang terjadi lebih menyerupai ultimatum game, di mana Amerika Serikat bertindak sebagai pihak dominan dengan posisi tawar lebih kuat, sementara Indonesia berada pada posisi pengikut. “Dengan pola interaksi ini, Amerika memiliki bargaining position yang jauh lebih baik dibanding Indonesia,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah pasal yang membebani Indonesia, seperti kewajiban pemerintah memfasilitasi pembelian barang dari Amerika Serikat, pembatasan peran BUMN sebagai agen pembangunan, hingga kewajiban membuka lapangan kerja dan investasi di Amerika Serikat. Rimawan menilai ketentuan tersebut sulit diterapkan karena berada di luar kewenangan pemerintah Indonesia. Selain itu, terdapat pasal yang memberi hak veto kepada Amerika Serikat terhadap perjanjian perdagangan bebas baru yang akan dilakukan Indonesia. Artinya, setiap rencana kerja sama dengan negara lain harus mendapat persetujuan Washington, yang berpotensi menimbulkan retaliasi dari mitra dagang Indonesia.
