Umumkan Darurat Militer, Kemudian Dicabut Lagi: Ini Sejumlah Kontroversi Yoon Suk-yeol

VIVA Jogja - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol membuat pengumuman mengejutkan dengan mengumumkan darurat militer di negara tersebut untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.

Dalam pengumuman yang disiarkan melalui televisi pada pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB), Yoon menyebut adanya "kekuatan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara sebagai alasan di balik keputusan tersebut.

Namun, belakangan diketahui bahwa darurat militer yang diumumkan oleh Yoon Suk-yeol tidak didorong oleh ancaman eksternal, melainkan oleh situasi politik internal yang memanas.

Keputusan ini memicu reaksi keras dari masyarakat, dengan ribuan orang berkumpul di depan gedung parlemen sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.

Para anggota parlemen dari kubu oposisi juga segera bergerak untuk mendorong pemungutan suara darurat guna mencabut keputusan presiden tersebut.

Uniknya, beberapa jam kemudian dia mencabut darurat militer tersebut. Pengumuman tu sontak memicu protes rakyat dan menuntut agar presiden dimakzulkan.

Para pengamat mengatakan Presiden Yoon telah bertindak seperti presiden yang sedang terpojok.

Dalam pidatonya pada Selasa (3/12) malam, Yoon memaparkan upaya oposisi untuk melemahkan pemerintahannya.

Dia kemudian mengatakan bahwa dirinya mengumumkan darurat militer untuk "menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan".

Dekrit darurat militer yang diumumkan Yoon untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan.

Dalam waktu singkat, sejumlah serdadu dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen. Sejumlah helikopter bahkan terlihat mendarat di atap gedung tersebut.

Presiden Yoon Suk-yeol menjabat sebagai Presiden Republik Korea (Korea Selatan) sejak 10 Mei 2022.

Dia adalah seorang mantan jaksa agung yang memenangkan pemilihan presiden pada Maret 2022 dengan partai konservatif, People Power Party.

Yoon Suk-yeol telah menghadapi berbagai kontroversi sejak menjabat pada Mei 2022. Beberapa isu yang memicu kontroversi di kalangan publik dan media, antara lain:

1. Komentar Kontroversial tentang Korea Utara dan AS

Yoon Suk-yeol sempat membuat komentar yang menuai kritik mengenai hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara.

Pada April 2022, dalam sebuah pernyataan, Yoon mengungkapkan bahwa Korea Selatan harus meningkatkan kemampuan pertahanan dan berkolaborasi lebih erat dengan AS, termasuk dalam masalah nuklir Korea Utara.

Hal ini dianggap beberapa pihak sebagai provokasi terhadap Korea Utara yang sensitif, serta menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi eskalasi ketegangan di kawasan.

2. Isu dengan Partai Konservatif dan Pemerintahan

Sejak awal masa kepresidenannya, Yoon menghadapi ketegangan dengan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan dan anggota partai konservatifnya.

Misalnya, pemecatan beberapa pejabat senior yang tidak sejalan dengan kebijakannya memicu kritik.

Beberapa pihak menganggap tindakan ini menunjukkan bahwa ia kurang fleksibel dan mengesampingkan suara-suara internal yang berbeda.

3. Komentar tentang Pemimpin Wanita

Yoon juga menghadapi kritik tajam terkait komentar yang dibuatnya tentang wanita.

Pada saat berkampanye, Yoon sempat mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan posisi wanita dalam pemerintahan.

Beberapa orang menilai bahwa ucapan tersebut mencerminkan pandangan konservatif yang kontroversial tentang isu kesetaraan gender.

4. Masalah Ekonomi dan Kebijakan Sosial Kebijakan ekonomi

Yoon juga mendapat sorotan, terutama dalam hal pengelolaan ketidaksetaraan sosial dan ketergantungan pada sektor industri besar.

Sejumlah kebijakan yang dianggap mendukung elit bisnis dan mengabaikan kelas pekerja dan golongan menengah bawah menambah ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

5. Isu Keluarga dan Dugaan Korupsi

Beberapa pihak juga mempertanyakan hubungan keluarga Yoon Suk-yeol dengan bisnis atau individu yang memiliki hubungan dengan dunia politik dan bisnis besar.

Meskipun tidak ada bukti langsung, dugaan adanya konflik kepentingan dan ketidaksesuaian dalam praktik-praktik pemerintahan sempat mengarah pada kritik terhadap kredibilitas dan integritas pemerintahan Yoon.

6. Kontroversi tentang Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri Yoon juga telah menimbulkan beberapa ketegangan.

Misalnya, kebijakannya yang lebih condong kepada Amerika Serikat dalam masalah nuklir dan pertahanan, serta peningkatan kerja sama dengan negara-negara Barat, kadang membuat hubungan dengan China dan Rusia menjadi lebih tegang.

Hal ini memperburuk posisi Korea Selatan dalam menghadapi dinamika politik global, terutama dengan tetangga besar seperti China.

7. Pemilihan dan Politisasi Kantor Jaksa Agung

Yoon sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Korea Selatan dan pada masa kampanye presiden, ia mengkritik pejabat politik dan dianggap terlalu agresif dalam menanggapi masalah korupsi.

Namun, beberapa kritik muncul terhadap cara-cara yang digunakannya dalam mengatasi masalah hukum yang melibatkan politisi dan anggota pemerintahan, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai politisasi lembaga hukum.