Kontroversi Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengevakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia, langsung memicu berbagai reaksi masyarakat dan pengamat politik. Seperti disampaikan Presiden RI dalam lawatannya ke beberapa negara Timur Tengah, evakuasi warga Gaza ini akan dilakukan dengan persetujuan dari pihak-pihak terkait dan bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik di Gaza, terutama anak-anak yatim piatu dan korban luka.

Menanggapi itu, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Ratih Herningtyas, juga menyampaikan kritikannya, bahwa pemerintah seperti ‘amnesia’ terhadap esensi dari konflik kedua belah pihak.

“Kita harus merunut, sebenarnya konflik di Gaza ada root cause-nya. Tindakan apapun yang dilakukan oleh Indonesia harus mempertimbangkan pada pemahaman tentang apa yang menyebabkan konflik itu, yakni agresi militer oleh suatu negara (Israel) ke negara lain yang punya hak berdaulat (Palestina). Kalau ada keinginan oleh seorang pemimpin untuk mengevakuasi korban, berarti pemimpin tersebut tidak memahami esensi dari konflik,” kata Ratih, Senin (14/04/2025).

Langkah dari wacana kebijakan ini berpotensi mempercepat tujuan Israel dalam menguasai wilayah Palestina. Ratih menjelaskan bahwa konflik di Gaza berkaitan erat dengan masalah kedaulatan, dan evakuasi warga dapat mengakibatkan hilangnya populasi di wilayah yang sudah terjajah. Ia juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari rencana ini. Jika seribu warga Gaza dievakuasi, akan ada risiko bahwa mereka tidak dapat kembali ke tanah air mereka ketika situasi telah membaik.

“Harus dipertanyakan bahwa apakah Indonesia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil? Apakah pemerintah Indonesia dapat menjamin bahwa setelah dievakuasi, warga Gaza dapat dikembalikan ke tempat asalnya? Biasanya, orang Palestina yang sudah keluar, akan sulit lagi untuk masuk,” lanjutnya.

Mengambil hati  Trump

Analisis lain, tentunya hal ini berkaitan dengan kebijakan tarif yang diluncurkan oleh Trump kepada berbagai negara mitranya termasuk Indonesia, menurut Ratih, hal ini tidak lepas dari pemberlakuan tarif perdagangan ke Indonesia oleh AS sebesar 32%. Maka dari itu, Presiden Prabowo dianggap ingin ‘mengambil hati’ Trump yang juga memiliki niat yang sama, yakni merelokasi warga Gaza ke beberapa negara.

Halaman Selanjutnya

“Di satu sisi, ini jelas bertolak belakang dengan konstitusi kita, kita seakan membantu proses ethnic cleansing itu benar-benar terjadi. Momentum ini bisa dijadikan oleh AS maupun Israel sebagai contoh kasus yang kemudian dipromosikan ke negara lain, bahwa “Ini loh, Indonesia aja mau loh”. Jangan sampai Indonesia menjadi contoh bagi negara lain untuk ditekan/dipromosikan untuk melakukan hal yang sama,” kata Ratih.