PHK Massal Industri Media, Alarm bagi Demokrasi

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor belakangan ini, khususnya industri media massa, mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DI Yogyakarta, Hilmy Muhammad yang biasa disapa Gus Hilmy.

Menurutnya, kondisi ini cukup memprihatinkan, bukan hanya soal ketenagakerjaan, melainkan ancaman nyata bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. “Ketika pekerja media kehilangan ruang dan kesempatan, sesungguhnya ini alarm bagi demokrasi kita. Ketika media tumbang, ruang publik kehilangan suara yang independent, maka yang terancam bukan hanya kehidupan mereka, tapi juga hak masyarakat atas informasi yang objektif dan berkualitas,” ujar Gus Hilmy dalam keterangannya, Selasa (06/05/2025).

Senator asal DIY ini dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan dinamika digital yang terus bergerak cepat, industri media memang menghadapi tantangan berat. Namun demikian, pemerintah harus memahami bahwa media bukan sekadar unit bisnis biasa.

“Media pilar demokrasi. Kalau sektor ini terpuruk, demokrasi pun bisa pincang. Ekonomi kita memang belum membaik, tapi demokrasi jangan menjadi korban. Maka menurut kami, harus ada sikap dari Pemerintah untuk bertanggung jawab,” tegas anggota Komite II DPD RI ini.

Pria yang juga Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut (PBNU) mengingatkan, selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang informasi publik tetap sehat dan berimbang. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan media.

“Mereka butuh perlindungan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan sosial. Negara dan masyarakat wajib hadir di tengah situasi sulit ini dan menyiapkan skema stimulus khusus, seperti keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau program pendampingan digitalisasi media kecil-menengah agar bisa bersaing di era platform digital global.” kata Gus Hilmy.

Anggota MUI Pusat tersebut juga mengajak para pelaku media untuk tidak sepenuhnya bergantung pada iklan, melainkan menggali peluang-peluang usaha serta memperbanyak kolaborasi. “Media harus mulai membangun diversifikasi usaha, berkolaborasi dengan berbagai komunitas, kampus, pesantren, bahkan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem konten yang edukatif dan produktif,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Gus Hilmy juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi media di tahun-tahun politik. Media harus tetap menjadi ruang penyampai informasi yang jujur, bukan sekadar corong kekuasaan atau alat propaganda.