Perang di Iran, Gus Hilmy: Dunia Tidak Boleh Dikuasai Logika Perang
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Serangan beruntun yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, kembali memanaskan situasi di kawasan Timur Tengah. Konflik ini tidak hanya menimbulkan ketegangan regional, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas global. Menyikapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad atau yang akrab disapa Gus Hilmy, menegaskan bahwa dunia tidak boleh tunduk pada logika perang.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Minggu, 1 Maret 2026, Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu menekankan bahwa hukum internasional tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan geopolitik. “Ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanyalah politik kekuatan. Jika logika senjata mengalahkan logika diplomasi, stabilitas global runtuh, dan negara-negara berkembang seperti Indonesia akan membayar harga paling mahal,” ujar Gus Hilmy.
Gus Hilmy menilai penggunaan kekuatan bersenjata tanpa penghormatan terhadap kedaulatan negara hanya akan memperluas lingkar kekerasan dan memperbesar jumlah korban sipil. Menurutnya, kegagalan negosiasi tidak boleh digantikan dengan pilihan perang. “Jika diplomasi buntu lalu diganti serangan militer, dunia sedang bergerak mundur. Keamanan tidak lahir dari bom, tetapi dari kesepakatan yang menghormati kedaulatan,” tegasnya.
Ia menambahkan, konflik di Timur Tengah bukan sekadar persoalan regional. Kawasan tersebut merupakan jalur strategis energi dunia. Jika eskalasi mengganggu distribusi minyak, harga energi akan melonjak, memicu inflasi, menambah beban subsidi, dan menekan anggaran negara berkembang. “Dampaknya nyata, bukan hanya bagi Iran, tetapi juga bagi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer besar,” jelasnya.
Peran PBB dan Legitimasi Global
Sebagai Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Hilmy juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran terhadap Piagam PBB harus ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional secara konsisten, tanpa pandang bulu. “PBB jangan hanya mengecam. Sebagai lembaga dunia, PBB memiliki instrumen sanksi. Dewan Keamanan bisa menjatuhkan resolusi penghentian serangan, embargo senjata, pembatasan ekonomi, hingga membawa pelanggaran itu ke mekanisme hukum internasional,” urainya.
Namun, ia mengingatkan bahwa legitimasi PBB akan hilang jika sanksi hanya diterapkan pada negara lemah, sementara negara kuat dibiarkan bebas melanggar hukum internasional. “Artinya, PBB harus berani menjatuhkan sanksi kepada Amerika yang terbukti melanggar Piagam PBB,” imbuhnya.
