TKN Prabowo-Gibran Sebut Bahasan Soal Greenflation Berbobot dan Faktual

"Masalahnya harga biomassa lebih tinggi dari harga batubara dan produksinya belum sebanyak batubara, sehingga secara bisnis bagi PLN biaya produksinya lebih tinggi. Maka dibutuhkan regulasi pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi agar PLN tidak merugi tetapi harga listrik tidak membebani pelaku usaha dan rakyat," ucap Ketua DPP Arus Bawah Jokowi ini.

"Sehingga tidak terjadi gejolak demonstrasi dan pemogokan nasional seperti kasus demonstrasi rompi kuning di Perancis seperti yang disinggung oleh Gibran dalam debat semalam yg kasusnya bermula dari presiden perancis menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon yang menekan sektor transportasi dengan pajak tinggi sehingga pelaku usaha transportasi dan sopir truk protes demonstrasi mogok berhari-hari secara massal," lanjut Supriyanto.

Supriyanto menceritakan saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan aturan baru perihal pemanfaatan bahan bakar biomassa sebagai campuran bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023.

"Maka pertanyaan Gibran mengenai greenflation sangat penting untuk dijawab karena publik ingin mengetahui solusi mengatasi dan mengantisipasi gejolak di dalam negeri akibat kenaikan biaya-biaya produksi sektor energi ramah lingkungan," urai Supriyanto.

"Kalau kita obyektif apa yang dipertanyakan oleh Gibran kepada Prof Mahfud itu sangat relevan dengan tema debat dan bukan masalah receh mengada-ada tapi masalah yang sangat faktual dan substansial," tutup Supriyanto.