Sayuran dan Nitrit Bukan penyebab Keracunan MBG di Sleman
- VIVA Jogja
SLEMAN, VIVA Jogja – Berdasar hasil uji laboratorium terhadap kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman, sayuran yang dituding sebagai sumber nitrit tinggi ternyata menunjukkan hasil sebaliknya, bahkan berkategori aman, dan sudah sesuai standar, layak konsumsi.
Pengujian dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman terhadap kacang panjang dan buncis dari lahan petani di Pakem dan Turi. Hasilnya, kadar nitrit tidak terdeteksi, sementara kadar nitrat masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan WHO, yakni 3.700 mg/kg. Kacang panjang tercatat memiliki kadar nitrat 65,8 mg/kg, dan buncis 141 mg/kg.
“Ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa praktik budidaya sayuran di Sleman sudah mengikuti standar Good Agricultural Practices,” ujar Eko Sugianto Ngadirin, Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan DP3 Sleman.
Uji laboratorium dilakukan di Eurofins Angler BioChemLab Surabaya, laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan parameter nitrat, nitrit, dan e-coli. Sampel diuji selama tujuh hari kerja, mulai 3 hingga 9 Desember 2025.
Wakil Ketua Satgas Percepatan Program MBG, Agung Armawanta, menyebut uji ini sebagai langkah strategis untuk meredam prasangka terhadap pertanian Sleman. “Kami tidak ingin Sleman dituduh tanpa dasar. Maka kami buktikan dengan data ilmiah,” tegasnya.
Agung juga menambahkan bahwa hasil ini membuka peluang bagi petani lokal untuk menjadi pemasok bahan baku MBG. “Kami sedang menyusun skema agar petani dan pelaku UMKM bisa terlibat langsung. Ini bukan hanya soal gizi, tapi soal keadilan ekonomi,” katanya.
Terpisah, ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Rina Kartikasari menilai bahwa MBG adalah program strategis yang perlu pengawasan ketat. “Keracunan pangan bisa terjadi di titik mana pun dalam rantai pasok. Tapi jika bahan baku sudah terbukti aman, maka fokus evaluasi harus bergeser ke pengolahan dan distribusi,” ujarnya.
Sementara itu, epidemiolog Dr Budi Santosa menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus keracunan. “Publik perlu tahu bahwa pemerintah tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif. Uji laboratorium seperti ini adalah bentuk tanggung jawab,” katanya.
