DIY akan Jadi Percontohan Nasional Program Makan Bergizi Gratis

YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (23/12/2025), untuk menyampakan bahwa DIY akan menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan HB X menegaskan Pemda DIY telah memutuskan pemisahan peran dua entitas lokal, yakni Koperasi Merah Putih dan Lumbung Mataram. Menurutnya, langkah itu memberi kepastian arah pengembangan masing-masing lembaga sekaligus memperkuat dukungan terhadap program MBG. “Dengan keputusan ini, Koperasi Merah Putih berdiri sendiri dan Lumbung Mataram juga berdiri sendiri. Kami punya kepastian bagaimana mengembangkan keduanya,” ujar Sultan.

Sri Sultan berharap sebagian besar kebutuhan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis dapat dipenuhi dari dalam daerah. Pola tersebut diharapkan memutus ketergantungan belanja bahan pangan dari pasar umum dan menggantinya dengan pasokan langsung dari petani desa. “Harapan saya sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar, tetapi langsung dari petani. Dengan pola seperti ini, masyarakat desa bisa menambah penghasilan,” katanya.

BGN menyambut baik skema tersebut. Nanik Sudaryati mengungkapkan kebutuhan MBG sangat tinggi, sementara kondisi operasional dapur layanan di Yogyakarta baru berjalan sekitar 50 persen. “Kalau nanti sudah mencapai 320 SPPG, kami khawatir akan terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku. Karena itu, kehadiran Lumbung Mataram menjadi solusi strategis,” ujarnya. Program Lumbung Mataram dirancang terintegrasi, mencakup pertanian dan peternakan, serta diarahkan langsung untuk menopang dapur-dapur MBG.

Selain itu, Nanik menyinggung penguatan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, penerima manfaat MBG diperluas hingga mencakup guru dan tenaga pendidik. Perpres juga menekankan penggunaan bahan pangan berbasis lokal dan melarang bahan pabrikan. “Dengan demikian, UMKM, ibu-ibu PKK, dan kantin sekolah semuanya akan hidup. Roti tidak lagi dari pabrikan, tetapi dibuat oleh kantin sekolah. Lauk-pauk bisa disediakan UMKM dan ibu-ibu PKK,” jelasnya.

Pemda DIY juga menyiapkan lahan melalui pemanfaatan tanah kas desa. Lahan tersebut dipinjamkan kepada masyarakat untuk ditanami sayuran, buah-buahan, serta dikembangkan untuk peternakan. Setiap desa mendapat lebih dari satu hektare lahan, dan jika kurang akan ditambah lagi. Model ini dinilai layak direplikasi di daerah lain. “Saya akan sampaikan dalam sosialisasi nasional bahwa DIY sudah memelopori pola ini,” kata Nanik.

Data BGN menunjukkan, kebutuhan MBG secara nasional pada 2025 mencapai 12 juta porsi per hari, dengan alokasi anggaran Rp 46 triliun. Di DIY sendiri, target penerima manfaat mencapai 1,2 juta anak dari PAUD hingga SMA. Anggaran bahan baku ditetapkan Rp 10 ribu per anak SD–SMA dan Rp 8 ribu per anak PAUD–TK.

Nanik juga menanggapi kritik publik terkait pelaksanaan MBG saat libur sekolah. Ia menegaskan tidak ada kewajiban bagi anak untuk datang ke sekolah hanya demi mendapatkan makanan. Pengambilan makanan dapat diwakilkan dan bergantung pada izin sekolah serta kehendak orang tua.

Melalui pendekatan berbasis desa dan pangan lokal, DIY mencoba menempatkan program gizi tidak semata sebagai kebijakan konsumsi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi, lahan desa, dan partisipasi komunitas lokal, Yogyakarta kini dipandang sebagai model nasional dalam memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis.