Solidaritas PMI DIY: Donasi Bencana Sumatra dan Agenda Musprov 2026
- Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan komitmennya sebagai organisasi kemanusiaan dengan dua capaian penting yakni penggalangan donasi hampir Rp 400 juta untuk korban bencana di Sumatra serta persiapan Musyawarah Provinsi (Musprov) yang dijadwalkan berlangsung September mendatang.
Silaturahmi di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, menjadi momentum penyampaian laporan tersebut. Wakil Gubernur DIY sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PMI DIY, KGPAA Paku Alam X, menerima langsung laporan dari jajaran pengurus PMI DIY. Hadir pula Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo, Wakil Ketua Irjen Pol (Purn) Haka Astana, serta pengurus masa bakti 2021–2026.
Hampir Rp 400 Juta
Sejak 26 November 2025, PMI DIY membuka penggalangan dana untuk membantu warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga awal Januari 2026, dana yang terkumpul mencapai Rp395.614.024. Selain bantuan finansial, PMI DIY juga mengirimkan 11 tenaga kesehatan, lima unit truk tangki air, dan 200 kantong darah ke wilayah terdampak.
“Seluruh dana akan ditransfer ke PMI di masing-masing provinsi terdampak. Penggalangan masih berjalan, dan dukungan logistik serta personel sudah kami kirimkan,” jelas GBPH Prabukusumo.
Sri Paduka Paku Alam X menyampaikan penghargaan atas kepedulian PMI DIY dalam menggerakkan solidaritas masyarakat. Ia menekankan agar bantuan segera disalurkan secara proporsional melalui jejaring PMI di daerah.
“PMI memiliki anggota di berbagai wilayah. Donasi yang terkumpul harus dibagi secara proporsional untuk tiga provinsi terdampak,” ujarnya.
Selain itu, Sri Paduka menegaskan Musprov PMI DIY merupakan amanat organisasi yang wajib dijalankan sesuai AD/ART. Forum ini menjadi wadah tertinggi di tingkat provinsi untuk memilih kepengurusan baru sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi.
Musprov 2026: Regenerasi Kepemimpinan
Prabukusumo menegaskan komitmennya menjaga prinsip regenerasi dengan membatasi masa jabatan hanya dua periode, meski aturan baru memungkinkan pencalonan kembali.
“Regenerasi harus dijaga agar organisasi tetap dinamis. Kepemimpinan baru diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PMI,” katanya.
Ia menambahkan, kekuatan utama PMI bukan pada pengurus semata, melainkan pada relawan yang dengan tulus mengabdikan diri. “Tanpa relawan, PMI tidak akan dapat menjalankan tugas kemanusiaannya,” pungkasnya.
