Pemkot Yogya Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat Program Wamira
- Humas Pemkot Jogja
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Yogyakarta siap menjaga stabilitas harga pangan melalui strategi pengendalian inflasi berbasis skema 4K serta penguatan kerja sama antar daerah. Langkah ini dipaparkan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY yang digelar di Hotel Royal Ambarukmo, Jumat (13/02/2026).
Dedi mengungkapkan, berdasarkan tren dua tahun terakhir, terdapat empat komoditas yang berpotensi menjadi penyumbang inflasi pada periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini, yakni cabai, emas perhiasan, nangka muda sebagai bahan baku gudeg, serta gula pasir. Meski demikian, ia menekankan bahwa kondisi neraca pangan Februari 2026 menunjukkan surplus, terutama pada beras yang ketersediaannya mencapai 3,6 juta kilogram dengan kebutuhan sekitar 2,6 juta kilogram.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkot menerapkan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemantauan harga di distributor bahan pokok, operasi pasar, serta pasar murah di tingkat kemantren akan digelar secara berkala. Di sisi pasokan, kerja sama antar daerah diperkuat dengan Sleman dan Bantul untuk beras dan cabai, Blitar untuk telur ayam, serta penjajakan dengan Kulonprogo.
“Kerja sama ini penting karena Kota Yogya bukan daerah produsen pangan. Cabai beberapa kali menjadi penyumbang inflasi, sehingga pasokan harus dijaga,” ujar Dedi.
Selain itu, Pemkot juga memperkenalkan Program Wamira atau Warung Milik Rakyat sebagai instrumen strategis baru. Program ini dirancang untuk memperkuat rantai nilai ekonomi lokal, menjaga keterjangkauan harga, sekaligus berpihak kepada kelompok rentan. Menurut Dedi, Wamira diharapkan mampu menjadi penopang stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Langkah Pemkot Yogyakarta sejalan dengan arahan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menekankan bahwa stabilitas harga pangan bukan sekadar angka inflasi, melainkan fondasi kepercayaan publik. Sultan menegaskan, masyarakat mungkin tidak membaca laporan PDB, tetapi mereka merasakan langsung harga beras, cabai, dan minyak goreng. Stabilitas harga, menurutnya, adalah simbol koordinasi kebijakan fiskal, moneter, distribusi, dan tata kelola pasokan.
