Ribuan Pelajar DIY Putus Sekolah, DPRD Desak Evaluasi Anggaran BOSDA
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Yogyakarta menghadapi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemda DIY tahun 2026, tercatat sebanyak 13.669 anak di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami putus sekolah. Angka ini memunculkan keprihatinan mendalam, terutama karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan bahwa ribuan anak yang putus sekolah tersebut tidak boleh dianggap sebagai statistik semata. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 8.066 anak sudah terverifikasi dengan 18 indikator penyebab. Faktor ekonomi menjadi dominan, diikuti keharusan bekerja, jarak sekolah yang jauh, hingga pernikahan dini.
Data per kabupaten menunjukkan Bantul menempati posisi tertinggi dengan 3.727 anak putus sekolah, di mana 1.715 di antaranya sudah terverifikasi. Gunungkidul menyusul dengan 3.429 anak (2.048 terverifikasi), Sleman 3.259 anak (2.810 terverifikasi), Kota Yogyakarta 1.784 anak (540 terverifikasi), dan Kulon Progo 1.470 anak (953 terverifikasi). Angka-angka ini mencerminkan betapa kompleksnya persoalan pendidikan di DIY, yang tidak hanya terkait fasilitas, tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, Eko menyoroti penurunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2026. Anggaran BOSDA tahun ini dialokasikan sebesar Rp196 miliar, turun sekitar Rp9,4 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp206,13 miliar. Rinciannya, Rp171,34 miliar untuk SMA/SMK/SLB negeri dan Rp25,34 miliar untuk sekolah swasta. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp196,6 miliar, maka kontraksi anggaran ini dinilai cukup signifikan.
Menurut Eko, penurunan anggaran BOSDA di saat angka putus sekolah meningkat adalah ironi yang harus segera ditangani. Ia meminta Pemda DIY berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencari solusi bersama. Analisis mendalam terhadap aspek sosial dan ekonomi di lingkungan anak-anak tersebut menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Sebagai bagian dari solusi, Eko menawarkan beberapa opsi kebijakan. Salah satunya adalah optimalisasi sekolah yang kekurangan murid agar bisa menampung kembali siswa yang putus sekolah. Selain itu, penerapan sistem sekolah pagi dan siang dapat menjadi alternatif jika kendala utama adalah keterbatasan ruang kelas. “Kita harus memastikan tanggung jawab konstitusi terpenuhi. Semangat gotong royong antar-level pemerintah dan dukungan beasiswa dari perguruan tinggi di DIY diharapkan dapat mempermudah anak-anak ini untuk kembali bersekolah,” ujarnya.
