HIPMI DIY Dorong Dialog Terbuka BGN dan Mitra Dapur MBG
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Dukungan itu disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri, yang menegaskan bahwa proses evaluasi jangan sampai menjadi pukulan kolektif bagi ribuan pengusaha kecil dan menengah yang telah berinvestasi besar untuk mendukung program prioritas pemerintah tersebut.
“Sikap kami jelas dan tidak ambigu. HIPMI DIY mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis, dan kami mendukung penuh pembersihan tata kelolanya. Yang menyalahgunakan kepercayaan negara di level pengambil kebijakan harus diproses sampai tuntas. Soal itu tidak ada ruang kompromi,” ujar Ekawati, Kamis (25/06/2026).
Menurutnya, langkah pemerintah sudah berada di jalur yang benar karena menyentuh akar persoalan di tingkat pengambil keputusan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan tidak salah sasaran hingga merugikan pelaku usaha di lapangan. “Pisau evaluasi yang seharusnya mengarah ke segelintir oknum di pucuk jangan sampai memotong ribuan pengusaha jujur di lapangan. Mereka ini bukan oligarki, melainkan pelaku UMKM yang menggadaikan aset dan menanggung cicilan bank demi membangun dapur untuk program pemerintah,” tegasnya.Dari catatan HIPMI DIY, biaya pembangunan satu dapur lengkap dengan peralatannya bisa mencapai miliaran rupiah, dengan masa pengembalian modal yang panjang jika volume layanan tidak stabil. Ketika distribusi dihentikan sementara, termasuk saat libur sekolah, arus kas mitra terganggu, sementara kewajiban kredit, honor relawan, dan pasokan dari petani serta peternak lokal tetap berjalan.
Untuk itu, HIPMI DIY mendorong BGN membuka ruang dialog terstruktur dengan para pelaku usaha dan menawarkan diri sebagai penghubung. “BGN tidak perlu memikul pembenahan ini sendirian. Buka meja dialog dengan mitra dan asosiasi pengusaha. HIPMI DIY siap menjadi jembatan — bukan untuk melindungi yang bersalah, tetapi untuk memastikan yang taat tidak ikut menjadi korban dari pembenahan,” kata Ekawati.
Ia juga mengusulkan lima langkah konkret agar pembenahan berjalan adil dan berkelanjutan. Pertama, pembentukan saluran dialog tetap antara BGN dan mitra/asosiasi pengusaha agar kebijakan pusat memahami realitas operasional di lapangan. Kedua, kepastian pembayaran dan kontrak kerja sama untuk menjaga arus kas mitra, khususnya pelaku UMKM yang menanggung kewajiban perbankan. Ketiga, mekanisme transisi pada setiap kebijakan penghentian sementara agar relawan dan pemasok bahan baku tetap terlindungi. Keempat, akuntabilitas yang membedakan antara pelaku penyimpangan dan pelaku patuh, sehingga tidak ada penangguhan yang menyamaratakan. Kelima, pelibatan mitra dalam penyusunan standar tata kelola baru karena mereka paling memahami beban teknis di dapur.
