Prof Tri UMY Tekankan Pentingnya Analisis Spasial dalam Pengendalian DBD
- Dok Humas UMY
BANTUL, VIVA Jogja – Dalam orasi ilmiah Guru Besar Bidang Parasitologi, Prof Dr drh Tri Wulandari Kesetyaningsih, menegaskan bahwa pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) tidak cukup hanya berfokus pada penanganan kasus, melainkan harus berbasis data dan karakteristik wilayah.
Orasi bertajuk “Analisis Spasial Kejadian Demam Berdarah Dengue Berbasis Geographically Weighted Regression dalam Perspektif Ekologi Vektor” itu menyoroti pentingnya pendekatan analisis spasial untuk memahami dinamika penyebaran DBD secara lebih akurat. Menurut Prof. Tri, pola penyebaran DBD tidak merata. Bahkan wilayah yang berdekatan bisa menunjukkan tingkat kejadian berbeda, baik dari sisi jumlah kasus maupun waktu kemunculannya. Hal ini menandakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kejadian DBD bersifat lokal dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan masing-masing daerah.
“Di berbagai wilayah, kita menyaksikan fenomena yang menarik sekaligus menantang, di mana kawasan yang berdekatan dapat memiliki tingkat kejadian dengue yang berbeda. Bahkan pada periode yang berbeda, wilayah yang terdampak juga dapat berubah,” ungkapnya. Karena itu, strategi pengendalian yang seragam dinilai kurang efektif untuk diterapkan di seluruh wilayah.
Untuk memahami variasi tersebut, Prof. Tri menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR), metode analisis spasial yang mampu mengidentifikasi hubungan antara kejadian DBD dan faktor lingkungan berdasarkan kondisi geografis setempat. Berbeda dengan analisis statistik konvensional yang menghasilkan gambaran umum, GWR memungkinkan identifikasi faktor dominan di wilayah tertentu sehingga menghasilkan informasi yang lebih spesifik dan kontekstual. “Melalui pendekatan spasial, kita dapat memahami bahwa hubungan antara faktor lingkungan dan kejadian dengue tidak selalu sama di setiap wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik risiko yang berbeda,” jelasnya.
Analisis spasial, menurut Prof. Tri, tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan akademik, tetapi juga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih efektif. Dengan pemetaan wilayah berisiko tinggi, pemerintah dapat menentukan prioritas intervensi, mengoptimalkan alokasi sumber daya kesehatan, serta meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pengendalian DBD. “Kejadian DBD tidak tersebar merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi pada lokasi-lokasi tertentu dan dapat berubah mengikuti periode musim maupun kondisi lingkungan pada tahun yang berbeda,” ujarnya.
